China Disebut Pakar Maritim Sengaja Menguji Presiden Baru Indonesia dengan Kirim Kapal Coast Guard 5402 ke Laut Natuna Utara Ganggu PT Pertamina - Zona Jakarta
China Disebut Pakar Maritim Sengaja Menguji Presiden Baru Indonesia dengan Kirim Kapal Coast Guard 5402 ke Laut Natuna Utara Ganggu PT Pertamina - Zona Jakarta
ZONAJAKARTA.COM- Sehari setelah Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto resmi dilantik, NKRI dibuat geram dengan aksi kapal China Coast Guard 5402 di Laut Natuna Utara.
Pasalnya, dikutip Zonajakarta.com dari Antara edisi 21 Oktober 2024, Komandan KN Tanjung Datu 301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, menjelaskan awalnya KN Tanjung Datu 301 mendapat informasi dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI adanya gangguan terhadap aktivitas survei MV Geo Coral oleh kapal coast guard China di wilayah kerja PT Prtamina East Natuna.
Menurut dia, pada saat survei itu MV Geo Corl didampingi tiga Chase Vessel, yaitu UB Anugerah Bersama 17, AHT PSB Roller, dan TB Teluk Bajau Victory.
"Berdasarkan informasi tersebut, KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju kejadian dan mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB," kata Rudi.
Kapal tersebut, lanjut dia, terdeteksi berada di baringan 125 derajat dengan jarak 7,3 nautical miles (nm), masuk dalam landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara.
Baca Juga:
Sebelum pengusiran dilakukan, kata dia, KN Tanjung Datu-301 berkomunikasi melalui radio dengan kapal China tersebut.
Namun, kapal CCG 5402 bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yuridiksi negaranya.
Hingga pukul 05.38 WIB, KN Tanjung Datu-301 mendapat berbantuan kekuatan dari Kapal Patroli TNI AL KRI Sutedi Senapura 378 dan pesawat partoli udara maritim Bakamla RI.
"Secara bersama-sama, kedua kapal patroli laut Indonesia melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal CCG 5402 keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia di Laut Natuna Utara," tuturnya.
Rudi menegaskan Bamkamla terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah Perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Baca Juga:
"Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia," ujar Rudi seperti dikutip dari Antara.
Ray Powell Direktur SeaLight, sebuah inisiatif transparansi maritim dari Gordian Knot Center for National Security Innovation di Universitas Stanford, dan anggota Dewan Penasihat South China Sea NewsWire menyebut bahwa China Coast Guard 5402 tiba di Laut Natuna Utara sejak 19 Oktober 2024 atau 3 hari sebelum insiden pengusiran terjadi.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari unggahan akun X milik Ray Powell @GordianKnotRay yang memposting sebuah cuitan gambar keberadaan 2 titik kapal China.
"19 Okt: China Coast Guard 5402 tiba di Laut Natuna Utara, menggantikan CCG 5302.
Dari sana, patroli intrusif berkelanjutan CCG (https://sealight.live/posts/gray-zone-tactics-playbook-intrusive-patrolling) akan dilanjutkan & menegaskan klaim #China atas zona ekonomi eksklusif #Indonesia, #Malaysia & #Vietnam," cuit akun X @GordianKnotRay.
Baca Juga:
Ray Powell yang juga merupakan veteran Angkatan Udara AS selama 35 tahun dan merupakan Fellow di Distinguished Careers Institute Stanford tahun 2021 lewat artikel yang ditulisnya di Sealight.live edisi 22 Oktober 2024, menyebut Penjaga Pantai China mengganggu aktivitas eksplorasi minyak dan gas Indonesia di Blok Arwana pada 17-21 Oktober.
"Indonesia menanggapinya dengan mengirimkan kapalnya sendiri untuk 'mengusir' kapal China tersebut," jelasnya di awal.
Aksi kapal penjaga pantai China cukup menjadi perhatian lantaran Indonesia baru saja memiliki pemimpin negara yang baru.
Pakar asing tersebut menuding, aksi China memanglah sengaja dilakukan untuk menguji Presiden baru Indonesia.
"Sebagai tambahan, Presiden Indonesia baru Prabowo Subianto dilantik dua hari lalu pada tanggal 20 Oktober 2024.
Baca Juga:
Meskipun kedua peristiwa tersebut mungkin tidak berhubungan, perlu dicatat bahwa Tiongkok sering menguji pemimpin baru sebagai sarana untuk mendorong batas-batas agresi zona abu-abu mereka," tulis Ray Powell dalam artikelnya seperti dikutip Zonajakarta.com.
Peneliti Senior Lee Kuan Yew School of Public Policy, Evan A.Laksamana mengatakan Tiongkok menggunakan taktik zona abu-abu (grey zone) dalam persoalan di Laut China Selatan (LSC) yang berarti melakukan siasat tanpa menggerakkan kekuatan militer secara langsung.
Taktik tersebut antara lain melalui proses pembuatan kode perilaku untuk mengatur negara-negara yang terlibat di LSC (Code of Conduct) antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN.
“Karena proses negosiasi ini memakan waktu, malah justru digunakan Tiongkok untuk meningkatkan kapabilitas militernya dan secara pelan-pelan mencoba mengambil alih, mengendalikan, dan bahkan membangun aset-aset militer di sekitar LSC,” ungkapnya seperti dikutip Zonajakarta.com dari Antara edisi 9 Maret 2022.
Meninjau dari sisi hukum internasional, Tiongkok dinilai perlahan-lahan berusaha mengubah pelbagai norma di dalam UNCLOS dengan menciptakan beragam istilah baru.
Baca Juga:
Menurut dia, UNCLOS ini sangat sakral karena status Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut tersebut.
“Jadi kita sangat dirugikan kalau UNCLOS pelan-pelan diubah oleh China,” ujarnya.
Terakhir, meninjau dari segi ekonomi, ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dianggap melemahkan posisi Indonesia ketika kepentingan tanah air harus berseberangan dengan negeri tirai bambu tersebut.
Dikutip Zonajakarta.com dari Rand.org, Penjaga Pantai Tiongkok secara rutin disebut memaksa tabrakan dengan kapal penangkap ikan dan pasokan Filipina, dan mengganggu kapal lain di Laut Cina Selatan.
"Tiongkok memandang taktik zona abu-abu sebagai perpanjangan alami dari kekuatan nasional, dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional kemungkinan akan terus berlanjut kecuali para pemangku kepentingan Indo-Pasifik mulai memberikan konsekuensi atas tindakan tersebut," jelas Rand.org.
***
Komentar
Posting Komentar