Penciptaan Lapangan Kerja Harus Jadi Fokus Pemerintahan Baru - Espos.id | Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Jadi Fokus Pemerintahan Baru - Espos.id | Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

Esposin, JAKARTA - Penciptaan lapangan pekerjaan baru harus menjadi perhatian bagi pemerintahan baru, mengingat penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan hingga saat ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, saat dijumpai wartawan seusai acara serah terima jabatan menteri dan wakil menteri ketenagakerjaan, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (22/10/2024), mengingatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru berkaitan erat dengan investasi yang masuk serta tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri. Oleh sebab itu, keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara output sumber daya manusia (SDM) dari pendidikan dan kebutuhan industri menjadi kunci di dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Ia menambahkan, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terlihat meningkat seiring dengan pengalihan jenis pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi yang mengarah pada era digitalisasi, ujar Shinta, tentu hal ini akan berdampak pada PHK. Maka, permasalahan pengangguran dan PHK juga harus menjadi perhatian pemerintah. “Kita lihat pabrik-pabrik ini tidak hanya dari segi demand pasar yang menurun, tapi kita juga lihat sekarang sudah banyak inovasi teknologi yang menyebabkan harus banyak mengurangi tenaga kerjanya. Jadi ini juga suatu perhatian ke depannya,” kata dia.
Promosi Didukung BRI, UMKM Ikan Asap Bulukumba Berhasil Tembus Pasar Internasional
Selain itu, Shinta juga menyoroti permasalahan upah minimum yang menurutnya tidak hanya sebatas hubungan industrial melainkan juga harus mempertimbangkan produktivitas. Ia mengatakan, peningkatan produktivitas di industri masih menjadi pekerjaan rumah. Di sisi lain, serikat pekerja meminta adanya kenaikan upah minimum setiap tahunnya.
Terkait dengan besaran upah minimum, menurut dia, pada dasarnya Apindo mengikuti aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, formula perhitungan upah minimum sudah mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha.
Shinta mengatakan, Apindo akan terus mendukung program kerja pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pihaknya menantikan langkah-langkah Kemnaker di bawah kepemimpinan menteri yang baru, yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, untuk membangun kolaborasi. Terlebih, Apindo selama ini telah menjalin kerja sama di bidang ketenagakerjaan seperti melalui Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan beberapa fokus utama yang akan dikerjakan oleh kementerian dalam 100 hari pertama sejak dirinya memimpin Kemnaker, salah satunya termasuk isu terkait upah minimum. Menurut Yassierli, isu terkait upah tenaga kerja bukan hanya soal bagaimana menaikkan upah minimum, melainkan juga besaran upah yang mempertimbangkan atau berbasis pada produktivitas.
Selain itu, Kemnaker akan berfokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru serta solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan PHK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google NewsSimak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik
Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"
Klik link ini.

ESPOS.ID - Petugas dari kepolisian Republik Indonesia saat mengawal kepulangan WNI korban TPPO dari Filipina, Rabu (23/10/2024) dinihari. (Antara/Azmi Samsul Maarif)
Esposin, TANGERANG — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memulangkan sebanyak 35 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Manila, Filipina yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pemulangan puluhan WNI korban TPPO ini, dilakukan oleh tim Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Selasa (22/10/2024) malam.
Promosi Didukung BRI, UMKM Ikan Asap Bulukumba Berhasil Tembus Pasar Internasional
"Pemulangan 35 WNI korban TPPO dari negara Filipina ini terdiri dari delapan orang perempuan dan 27 orang laki-laki," kata Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Irjen Pol Krishna Murti di Tangerang, Rabu (23/10/2024), dilansir Antara.
Menurutnya, upaya penjemputan hingga pemulangan dari puluhan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Filipina.
"Kegiatan ini dilakukan antara Divhubinter melalui atase kepolisian Manila, Kedutaan Besar RI hingga Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC)," katanya.
Krishna menjelaskan, keseluruhan korban TPPO ini bagian dari 69 orang WNI yang terindentifikasi dalam operasi penggerebekan kasus judi online atau Offshore Gaming Operator di Hotel Tourist Garden, Lapu-lapu City, Provinsi Cebu, Filipina pada 31 Agustus 2024 lalu.
"Penggerebekan ini menyusul pengumuman Presiden Filipina Ferdinand Marcos JR dalam pidato kenegaraannya yang memerintahkan penghentian operasional seluruh perusahaan itu," terangnya.
Dia pun mengungkapkan, setelah dilakukan upaya penjemputan tim Divhubinter Polri maka tahapan pemulangan WNI lainnya akan dilakukan secara bertahap.
Dimana, tahapan pertama dilakukannya kepada 35 WNI dan tahap kedua 32 WNI dengan jadwal awal yakni pada 22 sampai 23 Oktober 2024. Adapun penerbangan yang akan dilakukan antara lain menuju Jakarta, Medan hingga Manado.
Ia menambahkan, tahapan pemulangan pertama yang terjadwal pada Selasa 22 Oktober dilakukan terhadap 10 WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat SCOOT TR 2278.
Kemudian, disusul pemulangan 11 WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat CEBU PACIFIC 5J-759 menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.
Selanjutnya, pada Rabu (23/10/2024) dilakukan pemulangan kepada dua WNI melalui Bandara Udara Internasional Kualanamu, Medan. Disusul lagi oleh dua WNI dengan penerbangan menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.
"Ada dua WNI dengan status jadi tersangka, dan mereka masih dalam proses persidangan di Filipina," katanya.
Untuk penerbangan selanjutnya pada hari yang sama yakni dilakukan terhadap tiga WNI dengan penerbangan menuju Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado.
"Dan terakhir pemulangan dilakukan kepada enam WNI dengan tiba di Jakarta pada 23 Oktober," demikian dikatakan Krishna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google NewsSimak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik
Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"
Klik link ini.
-
Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.ESPOS.ID - Presiden Prabowo Subianto (kanan) melantik menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/nym
Esposin, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024) hari ini.
"Betul hari ini ada undangan dari Seskab untuk mengikuti rapat kabinet," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu, dilansir Antara.
Promosi Didukung BRI, UMKM Ikan Asap Bulukumba Berhasil Tembus Pasar Internasional
Hasan Nasbi belum dapat menyampaikan isu apa saja yang akan dibahas dalam sidang kabinet perdana nanti.
"Arahan dari presiden baru bisa kita ketahui setelah nanti rapat berlangsung," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah melantik jajaran anggota Kabinet Merah Putih.
Prabowo juga melantik Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden serta para kepala badan.
Umumnya sidang kabinet paripurna akan dihadiri seluruh anggota kabinet dan pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google NewsSimak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik
Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"
Klik link ini.
-
Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.Esposin, UNGARAN – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pringapus, Kabupaten Semarang melihat kehadiran Kepala Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Samsudin saat ada kampanye dukungan untuk calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin di RTH Pringapus pada Minggu (20/10/2024) lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto mengatakan dirinya sudah mendapat laporan terkait kehadiran Samsudin di acara tersebut dari Panwascam Pringapus yang melakukan pengawasan. Namun saat petugas hendak melakukan klarifikasi yang bersangkutan sudah pergi.
Promosi Didukung BRI, UMKM Ikan Asap Bulukumba Berhasil Tembus Pasar Internasional
“Saat itu, anggota Panwascam melihat kedatangan kepala desa tersebut. Namun saat didatangi oleh anggota untuk dilakukan klarifikasi, sudah pergi dari lokasi,” jelas Agus saat dihubungi Espos, Rabu (23/10/2024).
Dikatakan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan Panwascam, kepala desa tersebut di lokasi kampanye hanya sekitar lima menit.
“Untuk kepentingan atau keperluannya apa sehingga ada di lokasi kampanya, juga tidak diketahui, karena sudah menghilang saat akan ditemui,” kata Agus.
Menurut Agus, kedatangan Samsudin di lokasi kampanye tersebut belum bisa dikategorikan pelanggaran pemilu.
“Kepala desa atau perangkat yang sesuai aturan harus netral, kalau datang di acara-acara kampanye atau rapat akbar harus pasif. Misal dengan hanya mendengarkan visi-misi dari pasangan calon,” ujarnya.
Namun kalau kepala desa dan perangkat berperan aktif, maka bisa dikategorikan pelanggaran. Apalagi kalau sampai menyelenggarakan acara, deklarasi dan sebagainya untuk menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon, maka bisa diproses sebagai pelanggaran pemilu.
“Saat ini belum ditemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran dari tindakan yang bersangkutan dalam giat kampanye tersebut. sehingga Bawaslu belum mengambil langkah-langkah lebih lanjut,” terang Agus.
Agus menyampaikan, Bawaslu Kabupaten Semarang telah berulangkali menyampaikan imbauan terkait netralitas kepala desa dan perangkat.
“Kita juga telah berkoordinasi dengan Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), mengundang kades untuk sosialisasi terkait netralitas. Semua yang diperintahkan undang-undang untuk netral, maka wajib netral tanpa terkecuali,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google NewsSimak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik
Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"
Klik link ini.
-
Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.Memuat Berita lainnya ...
Bertahan di Pemerintahan, Ini Tugas Luhut Pimpin Dewan Ekonomi Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan masih dipercaya duduk di pemerintahan dengan menduduki jabatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dia menyebut perannya dalam memimpin Dewan Ekonomi Nasional adalah membantu pemerintah mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien.
- by Newswire
- 1 hari lalu





