Prabowo Diundang ke China dan AS: Prinsip Bebas dan Aktif dalam Lanskap Geopolitik Modern | Sindo news

 

Prabowo Diundang ke China dan AS: Prinsip Bebas dan Aktif dalam Lanskap Geopolitik Modern | Halaman Lengkap

Harryanto Aryodiguno, Ph.D, Dosen Hubungan Internasional, President University. Foto/Dok. SINDOnews

Harryanto Aryodiguno, PhD 

Dosen Hubungan Internasional President University

PADA 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggantikan Joko Widodo (Jokowi), yang selama dua periode telah membawa Indonesia ke arah kemajuan ekonomi dan diplomasi.

Dengan dilantiknya Prabowo, banyak pihak mempertanyakan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Terutama dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat.

Langkah awal Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan prinsip "bebas dan aktif," yang telah lama menjadi landasan diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo bakal melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang dan Partai Komunis China atau National People’s Congress (NPC) di Beijing.

Selanjutnya, Prabowo menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS. Lantas bagaimana Langkah kebijakan luar negeri Prabowo sebelum 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia?

Prioritas Politik Domestik dan Kebijakan Ekonomi sebagai Pilar Diplomasi

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo sangat terkait dengan prioritas politik domestik, terutama dalam memperkuat stabilitas ekonomi. Komitmen Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% mencerminkan bahwa kebijakan luar negeri harus mendukung agenda pembangunan dalam negeri.

Dengan mengunjungi China sebagai tujuan pertamanya, Prabowo menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan kerja sama ekonomi strategis dengan negara tersebut. Terutama dalam sektor investasi infrastruktur dan industrialisasi, yang diharapkan akan mengakselerasi proyek-proyek besar di Indonesia.

Dalam teori diplomasi ekonomi, hal ini disebut sebagai pendekatan “interdependensi ekonomi”. Di mana kerja sama ekonomi dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi politik domestik sekaligus daya tawar internasional.

Strategi Ambiguitas: Menerapkan Kerangka Diplomasi Multi-Arah

Prabowo memilih diplomasi multi-arah yang dikenal sebagai “strategi ambiguitas.” Teori ini sering diterapkan oleh negara-negara yang berada di antara kekuatan besar, seperti China dan Amerika Serikat.

Strategi ini memungkinkan Indonesia menerima investasi asing tanpa terikat secara politis, yang tercermin dalam keputusan Prabowo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kedua negara ini. Kehadirannya dalam forum-forum multilateral seperti APEC dan G20, serta keterlibatan dalam kelompok BRICS, menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk bekerja sama dalam berbagai aliansi ekonomi dan diplomatik tanpa kehilangan otonomi.

Prinsip “bebas dan aktif” ini memberi Indonesia ruang untuk tetap pragmatis dalam menerima investasi, khususnya dari China, sambil menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia dapat memainkan peran fleksibel yang menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Tindakan Prabowo ini merefleksikan teori “diplomasi keseimbangan kekuatan” (balance of power), yang mendasari kebijakan non-blok dan menghindarkan Indonesia dari terikat pada satu pihak dalam persaingan geopolitik yang semakin intensif.

Keterkaitan dengan Kompetisi Politik Domestik: Citra Prabowo sebagai Pemimpin Global

Langkah-langkah Prabowo dalam diplomasi juga terkait erat dengan dinamika politik domestic. Terutama dalam memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang mampu menjamin kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

Latar belakang Prabowo sebagai mantan menteri pertahanan dan eksposur internasionalnya sejak muda memberinya keyakinan untuk tampil lebih aktif dalam diplomasi. Berbeda dengan Jokowi yang lebih fokus pada pembangunan domestik di awal masa jabatannya, Prabowo tampaknya lebih cepat bergerak ke ranah diplomasi internasional.

Ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, tetapi juga memperkuat posisinya di dalam negeri, dengan menggalang dukungan untuk proyek-proyek besar seperti industrialisasi berbasis nikel yang didukung oleh investasi China.

Bagaimana China Harus Menyikapi Langkah Diplomasi Prabowo

Dari perspektif diplomasi ekonomi, China seharusnya merespons langkah proaktif Prabowo dengan menawarkan kerja sama yang lebih simetris dan transparan, yang dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia tanpa menciptakan ketergantungan yang merugikan. Pendekatan yang lebih kooperatif dan fleksibel ini sejalan dengan “teori diplomasi win-win,” yang mengedepankan keuntungan bersama (

mutual benefit 

) dalam hubungan bilateral.

Dengan menyesuaikan pendekatannya, China dapat mempertahankan pengaruh positif di Indonesia sambil memastikan bahwa proyek-proyek investasi yang didukungnya benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.

Kebijakan Luar Negeri Prabowo yang Fleksibel dan Proaktif

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Prabowo masih mengikuti prinsip “bebas dan aktif” yang khas, tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan proaktif. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan peran aktif di kancah global,Prabowo telah menciptakan ruang bagi Indonesia untuk menjadi pemain global yang berdiri di tengah, bebas namun lebih aktif.

Kebijakan ini memungkinkan Indonesia memperkuat daya tawar internasional tanpa mengorbankan otonomi, menciptakan posisi yang independen dan kompetitif di tengah persaingan global.

Lihat Juga: Prabowo Temui Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?

(poe)

Baca Juga