Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Hapus BKF dan Bentuk Dua Ditjen Baru - Bagian all
Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus BKF dan menambah dua Ditjen baru.
Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Hapus BKF dan Bentuk Dua Ditjen Baru (foto mnc media)
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus satu Unit Eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan membentuk dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Baru.
Dua Ditjen anyar tersebut adalah Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. BKF melebur di Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan alasan perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kemenkeu.
Dia menuturkan, perubahan BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi, di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh Ditjen daripada badan.
"Kenapa kok diubah dari badan menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Selanjutnya, kata dia, alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Sehingga, menurutnya, peran Kemenkeu menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.
"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal. Oleh karena itu, perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu.
Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.
Menurut Sri Mulyani, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
"Di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," katanya.
Sebelumnya, Prabowo resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan, dan delapan Staf Ahli.
Jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus BKF yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Prabowo.
Prabowo juga Prabowo membentuk satu badan baru, yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sri Mulyani.
(Fiki Ariyanti)
Komentar
Posting Komentar