Jalan Tak Ada, Sekolah Pun Minim, Pegunungan Bintang Papua Minta Dikecualikan dari Efisiensi Anggaran - PRFM News
Pendidikan
Jalan Tak Ada, Sekolah Pun Minim, Pegunungan Bintang Papua Minta Dikecualikan dari Efisiensi Anggaran - PRFM News
BANDUNG, PRFMNEWS - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar daerahnya dikecualikan dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.
Permintaan ini disampaikan mengingat kondisi infrastruktur di wilayah tersebut yang masih jauh dari memadai.
"Harapannya, Bapak Presiden, kembalikan dana itu supaya kami bisa jalan," kata Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana dilansir ANTARA, Jumat 21 Februari 2025.
Baca Juga: Lawan Gangguan Ormas, Dedi Mulyadi Siap Gencarkan Operasi Manunggal di Jabar
"Kalau tidak, nanti kami sulit membangun, karena di sana kan masih daerah baru yang perlu membuka jalan, jembatan, listrik, air bersih, bangun sekolah dasar," katanya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp170 miliar dari total Rp1,2 triliun yang diterima Kabupaten Pegunungan Bintang berpotensi menghambat pembangunan di sektor infrastruktur.
Spei menyebutkan, bahwa dana efisiensi tersebut mencakup anggaran untuk pembangunan jalan, Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan.
"Akibatnya, pembangunan fisik tahun ini menjadi nol," ucap Spei.
Saat ini, dari 34 distrik yang ada di Pegunungan Bintang, hanya tujuh distrik di wilayah ibu kota yang telah memiliki akses jalan. Itu pun sebagian besar masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui.
Terkait kebutuhan anggaran, Spei menyebutkan bahwa idealnya Kabupaten Pegunungan Bintang membutuhkan sekitar Rp1,7 hingga Rp2 triliun. Namun, dengan efisiensi anggaran saat ini, ia merasa pembangunan akan sulit terlaksana.
Baca Juga: DAOP 2 Catat Tiket KA Lebaran 2025 Sudah Terjual Lebih dari 50 Persen
Ia juga menyoroti ketergantungan Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap transfer dana dari pemerintah pusat yang mencapai 99 persen.
"Kami di Papua masih sangat tergantung pada pusat, kecuali Mimika yang punya pendapatan asli daerah dari Freeport," ucapnya.
Oleh sebab itu, sang Bupati berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat Papua memiliki spesialisasi undang-undang khusus yang seharusnya menjadikan kebijakan anggaran lebih berpihak kepada wilayah tersebut.
"Kalau semua diefisiensi, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan, bagaimana kami bisa berjalan? Pembangunan fisik sekolah dasar saja tidak ada, apalagi jalan dan jembatan," ujar Spei.***
Komentar
Posting Komentar