Nusron Yakin Kasus Sengketa Lahan di Bekasi Akibat Kesalahan Prosedur Pengadilan - Go Bekasi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa kasus sengketa lahan di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terjadi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang.
Menurutnya, PN Cikarang tidak mengikuti tahapan yang seharusnya sebelum melakukan eksekusi penggusuran terhadap lima rumah warga.
Nusron menjelaskan bahwa PN Cikarang memang telah mengirimkan surat pemberitahuan pengukuran tanah kepada BPN pada tahun 2022. Namun, surat tersebut bukanlah permohonan resmi untuk melakukan pengukuran sebagai syarat eksekusi.
“Jadi kalau mengatakan sudah ada pemberitahuan, ya betul ada pemberitahuan, tapi apakah pemberitahuan sifatnya itu permohonan pengukuran apa, tidak, ya kan. Kita ini negara hukum, aturannya adalah peraturan perundang-undangan,” kata Nusron, Minggu (16/2/2025).
Prosedur yang Tidak Diikuti
Nusron menegaskan bahwa sebelum melakukan penggusuran, PN Cikarang seharusnya mengajukan permohonan pengukuran terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Selain itu, pengadilan juga tidak membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki warga, melainkan hanya membatalkan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah seluas 3,6 hektare yang menjadi objek sengketa.
“Jadi sebelum melakukan eksekusi, harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya,” ucap Nusron.
“AJB-nya memang tidak sah, tapi karena sudah terbit sertifikat yang usianya lebih dari 5 tahun, maka harus dilanjutkan berdasarkan perintah pengadilan. Mereka harus mengajukan lagi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk memerintahkan BPN membatalkan sertifikat, setelah itu baru eksekusi pengadilan,” jelasnya.
Eksekusi yang Cacat Prosedur
Sebelumnya, Nusron telah turun tangan langsung menangani kasus sengketa lahan ini. Menurutnya, proses eksekusi yang dilakukan pengadilan di Desa Setia Mekar cacat prosedur.
“Jadi ini proses eksekusi yang prosedurnya kurang tepat. Saya menganggap penghuni ini masih sah,” kata Nusron, dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).
Lima rumah warga di Desa Setia Mekar dieksekusi dan digusur hingga rata dengan tanah, meskipun berada di luar objek sengketa dan memiliki bukti kepemilikan sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
Kelima rumah tersebut milik Asmawati, Mursiti, Siti Muhijah, Yeldi, dan korporasi Bank Perumahan Rakyat (BPR).
Tahapan yang Diabaikan
Nusron mengungkapkan bahwa pengadilan tidak mengajukan pembatalan sertifikat warga kepada Kantor BPN Kabupaten Bekasi sebelum melakukan eksekusi. Padahal, hal ini merupakan tahapan penting yang harus dipenuhi.
“Di dalam amar putusan itu tidak ada perintah dari pengadilan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat. Harusnya ada perintah dulu,” tegasnya.
Dengan adanya kesalahan prosedur ini, Nusron menegaskan bahwa penghuni lima rumah tersebut masih dianggap sah.
Pihaknya akan terus memantau dan memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak terhadap Warga
Kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan warga Desa Setia Mekar, terutama bagi pemilik lima rumah yang digusur. Mereka merasa dirugikan karena memiliki dokumen kepemilikan yang sah namun tetap menjadi korban eksekusi.
Nusron berharap, ke depannya, proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan dapat lebih transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menghindari ketidakadilan serupa.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Komentar
Posting Komentar