Tanggapi Efisiensi Anggaran Prabowo Rp306 T, SBY: Itu Sah!
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhohono (SBY) buka suara soal kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun yang dijalankan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV dalam program Squawk Box, Senin (17/2/2025).
Menurut SBY, kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo ini tidak salah dan tidak melanggar konstitusi. Dia pun melihat kerja sama pemerintah dan legislator cukup baik dalam menyukseskan kebijakan ini.
"Nah sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan efisiensi, memerangi inefisiensi tidak salah, itu betul," tegas SBY.
Dari kebijakan ini, dia menilai Presiden Prabowo melihat APBN 2025 yang ditetapkan bersama DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mungkin dijalankan, karena baru 3-4 bulan sudah diubah. Dia menegaskan hal ini sah dan bisa dilakukan seorang presiden.
"Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu pada 2014," ungkapnya.
SBY pun mengaku senang melihat pemerintah dan DPR yang duduk bersama melakukan rekonstruksi anggaran ini. Dia memastikan hal ini sama sekali tidak melanggar konstitusi karena dibicarakan bersama dan seperti diketahui, APBN ini selalu dibahas antara DPR dan pemerintah sebelum disahkan.
"Saya suka suka. Mengapa saya suka? pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi karena APBN dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dengan duduk bersama, ini bagus atau wonderful karena sah sesuai UU dan Pak Prabowo tidak salah," ujarnya.
Dia pun melihat Menteri Keuangan dan pihak terkait harus dapat menjelaskan dengan baik mengapa kebijakan pemotongan ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi spekulasi, rumor dan lain sebagainya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Menurutnya, Presiden ingin keuangan negara lebih bersih, sehingga berujung efisiensi APBN 2025.
"Presiden Prabowo sudah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin spending (belanja negara) lebih efisien, baik, bersih, dan fokus, terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat," ungkapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, dikutip Senin (17/2/2025).
Dalam upaya ini, Sri Mulyani mengaku telah mengkaji lebih terkait dengan penggunaan dan keperuntukkan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
"Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun," kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda, dikutip Minggu (16/2/2025).
Pada putaran kedua, efisiensi akan dilakukan di Kementerian dan Lembaga (K/L). Dari Rp 308 triliun, sebanyak Rp 58 triliun akan dikembalikan ke K/L. Lalu, pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Komentar
Posting Komentar