Wamendagri Ungkap Prabowo Geram Korupsi Terus Terjadi, Padahal Sudah Diperingatkan - Kompas

 

Wamendagri Ungkap Prabowo Geram Korupsi Terus Terjadi, Padahal Sudah Diperingatkan

Kompas.tv - 5 Maret 2025, 04:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan, Presiden RI Prabowo Subianto geram koruptor terus mencuri uang rakyat.

Padahal, Prabowo telah berulangkali memperingatkan agar jangan korupsi.

Bima Arya menyebut, kegeraman Prabowo tersebut termuat dalam taklimat yang dibagikan kepada para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Eks Wali Kota Bogor itu menyatakan, Prabowo menyayangkan uang yang digondol koruptor bisa untuk mendanai makan bergizi gratis serta pendidikan dan kesehatan.

Prabowo pun disebut meminta aparat menghukum berat para koruptor.

“Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang yang masih keterlaluan, sudah diperingatkan, tetapi masih ada saja yang mencuri uang rakyat. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan,” kata Bima Arya, Selasa (4/3/2025).

Baca Juga: Dalami Megakorupsi Pertamina, Kejagung Periksa Dua Pejabat Ditjen Migas Kementerian ESDM

Taklimat kepada menteri Kabinet Merah Putih disampaikan Prabowo usai sejumlah kasus korupsi terungkap pada awal masa pemerintahannya.

Salah satu skandal yang disorot adalah megakorupsi tata kelola minyak Pertamina yang merugikan negara ratusan triliun.

Kerugian akibat praktik korupsi selama 2018-2023 ini disinyalir bisa sebesar Rp1.000 triliun atau satu kuadriliun.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal, Reza Patria menyatakan, Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak korupsi saat mengumpulkan anggota kabinet.

“Presiden meminta juga semua jajaran aparat penegak hukum lakukan penegakan hukum dengan adil, baik, benar, dan semua menjalankan tugas, fungsinya dengan baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto yang turut hadir di Istana menyebut Prabowo meminta lembaga antirasuah itu bertugas sebaik-baiknya.

Setyo menilai pemanggilan KPK ke Istana bukan bentuk intervensi karena arahan Prabowo bersifat umum kepada menteri, wakil menteri, dan kepala badan/lembaga.

“Ini kan terbuka. Ini kegiatan bersifat terbuka. Semua orang bisa melihat. Arahan beliau juga jelas semuanya. Jadi, tidak ada yang personal, tidak ada yang (mengarah) kepada satu lembaga,” kata Setyo dikutip Antara.

Baca Juga: Dosen UGM Minta Prabowo Turun Tangan Soal Pertamina: Pemberantasan Mafia Migas Perlu Peran Presiden

Sumber : Kompas TV

Baca Juga