- Tidak ada negara Uni Eropa (UE) yang akan menegakkan surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri (PM)

Benjamin

Demikian disampaikan PM Belgia Bart De Wever.

Pernyataan PM De Wever ini menjadi ironi bagi blok Eropa yang selama ini gembar-gembor membela hak asasi manusia dan menegakkan hukum internasional.

Pada November lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina. Surat perintah penangkapan juga ditujukan kepada mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant.

Selama kunjungan PM Israel ke Budapest minggu lalu, Hongaria mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian yang memberikan wewenang kepada ICC.

De Wever, pemimpin Aliansi Flemish Baru yang nasionalis dan kepala koalisi lima partai, menyatakan pemaklumannya atas pembangkangan Budapest saat tampil di program Terzake VRT, dengan blakblakan: "Kami juga akan melakukan itu, sejujurnya."

"Ada juga realpolitic. Saya tidak percaya ada negara Eropa yang bersedia menangkap Netanyahu jika dia berada di wilayahnya," ujarnya, yang dilansir RT, Selasa (8/4/2025).

ICC telah mengkritik Budapest, dengan juru bicaranya Fadi El Abdallah menyatakan: "Hongaria tetap berkewajiban untuk bekerja sama."

Anggota koalisi yang berkuasa di Belgia menjauhkan diri dari komentar De Wever, dengan menegaskan bahwa dia tidak berkonsultasi dengan mereka.

Sementara itu, partai-partai oposisi mengkritik PM Belgia tersebut karena melangkah ke "lereng licin yang berbahaya", dengan membuat seruan yang menurut mereka seharusnya diserahkan kepada pengadilan.

Awal tahun ini, Warsawa menawarkan jaminan keselamatan kepada Netanyahu jika dia menghadiri peringatan 80 tahun pembebasan kamp kematian Nazi Auschwitz oleh Tentara Merah. Namun PM Israel tersebut tetap menolak untuk melakukan kunjungan tersebut.

Kanselir Jerman yang akan lengser, Olaf Scholz, mencatat minggu lalu bahwa dia tidak dapat membayangkan menangkap Netanyahu jika mengunjungi negaranya.

Pemerintah Prancis berpendapat bahwa PM Israel harus memiliki kekebalan diplomatik berdasarkan Statuta Roma, sebuah pendapat yang dibantah oleh ICC.

(mas)