-

terhadap Moskow diyakini harus dicabut demi untuk memulihkan hubungan antara AS dan

. Hal ini ditekankan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Pernyataan Dmitry Peskov merespons kabar yang menyebutkan bahwa AS sedang menyusun rencana yang berpeluang memberikan keringanan sanksi kepada Rusia. Sejak menjabat, Presiden AS

telah berusaha memulihkan hubungan dengan Moskow dan menegosiasikan resolusi damai untuk konflik Ukraina.

Menurut Peskov, Moskow belum mendengar pernyataan resmi tentang masalah ini dan menganggap sanksi itu ilegal. "Jika kita berbicara tentang menormalkan hubungan bilateral, mereka perlu dibebaskan dari beban negatif dari apa yang disebut sanksi," tegasnya seperti dilansir RT.

Sanksi AS dimulai pada tahun 2014 setelah reunifikasi Krimea dengan Rusia, untuk kemudian diperluas melalui beberapa perintah eksekutif dan baru-baru ini diperpanjang selama satu tahun lagi hingga 6 Maret 2026. Namun, menurut berbagai proyeksi, sebagian besar sanksi dinilai gagal mencapai tujuan.

Pada tahun 2023, produk domestik bruto (PDB) Rusia tumbuh sebesar 3,6%, menurut data statistik nasional Rosstat. Sedangkan pada tahun lalu, ekonomi Rusia tumbuh 4,1%, melampaui perkiraan resmi sebesar 3,9%, seperti yang dilaporkan oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin.

Bulan lalu, Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk berdiskusi mencari cara menyelesaikan konflik Ukraina dan memulihkan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pertemuan tingkat tinggi telah berlangsung di Arab Saudi dan Türkiye antara pejabat AS dan Rusia.

Sebelumnya pada bulan lalu, Trump mengumumkan bahwa dia "mencoba melakukan beberapa kesepakatan pembangunan ekonomi" dengan Rusia, dengan memberikan catatan terhadap deposit "tanah jarang besar". Dia juga mengisyaratkan bahwa sanksi dapat dicabut "di beberapa titik."

Moskow mengatakan, bahwa pihaknya selalu terbuka membangun kerja sama ekonomi dengan Washington, termasuk di bidang energi dan pertambangan.

(akr)