BGN Kerjasama dengan DPR RI untuk Meningkatkan Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis - Sumedang Raya

PR SUMEDANG - Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sekadar konsep, tetapi benar-benar ada dan memberikan dampak positif di masyarakat.

Melalui kerja sama antara DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN), program ini mulai menjangkau berbagai daerah, termasuk Purwakarta yang menjadi lokasi sosialisasi MBG pada hari Senin, 26 Mei 2025.

Acara sosialisasi yang diadakan di GOR Salammulya dihadiri oleh sekitar 300 orang. Sejak pukul 08. 00 WIB, semangat masyarakat sangat terasa, mencerminkan harapan yang besar terhadap program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar: kecukupan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil.

Cellica Nurrachadianna, anggota Komisi IX DPR RI, tampil sebagai salah satu tokoh utama dalam acara ini. Dalam sambutannya, Teh Celli—sebutan akrabnya—menyatakan bahwa MBG bukan hanya sekadar inisiatif penyediaan makanan gratis. Program ini adalah investasi masa depan untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh.

“Kesuksesan MBG sangat tergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat di tingkat dasar. Kerja sama antar sektor menjadi faktor penting agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Cellica.

Ia juga mengingatkan akan pentingnya dukungan bersama untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program MBG bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, membangun kepercayaan, serta membuka kesempatan bagi partisipasi aktif dari masyarakat.

Di antara para peserta, hadir juga Tenaga Ahli Kepala BGN Fatimah Zahra dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Dewi Arianti Putri, yang menjelaskan mengenai pelaksanaan teknis program serta pentingnya pengawasan kualitas gizi di setiap tahap.

Program MBG bertujuan untuk menjangkau 4,7 juta anak dan ibu hamil menyusui di seluruh Indonesia. Selain berfungsi sebagai intervensi gizi, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah menargetkan akan menciptakan 230 ribu lapangan kerja baru melalui pembentukan dapur umum di berbagai lokasi.

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), didampingi oleh ahli gizi dan akuntan. Tim ini bertugas memastikan keamanan makanan, efisiensi distribusi, serta pengelolaan kebersihan dan limbah. Setiap dapur akan merekrut antara 45 hingga 50 tenaga masak, sehingga program ini juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi mikro yang inklusif.

Dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari penyediaan makanan sehat, pendidikan gizi, hingga penciptaan lapangan kerja—program MBG membuktikan bahwa membangun bangsa yang kuat dimulai dari kebiasaan makan warganya.***