Harvard: Tanpa Mahasiswa Asing Harvard Bukan Apa-Apa! - inews

 Dunia Internasional,Pendidikan tinggi

Harvard: Tanpa Mahasiswa Asing Harvard Bukan Apa-Apa! - Bagian All

WASHINGTON, iNews.id - Universitas Harvard mengajukan petisi darurat ke pengadilan distrik federal Boston, Massachusetts untuk meminta pembatalan atas keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem pada Kamis (21/5/2025) mencabut kewenangan kampus swasta tersebut untuk menerima mahasiswa asing.

Dalam petisi itu, Harvard meminta keringanan setelah pemerintahan Trump melarangnya untuk mengakses sistem Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) yang diperuntukkan sebagai pendaftaran mahasiswa internasional.

Hakim Distrik AS Allison Burroughs setuju dengan Harvard bahwa kampus dan mahasiswanya akan mengalami kerugian jika keputusan pemerintahan Trump tersebut diberlakukan. Namun putusan tersebut hanya berlaku sekitar 2 pekan sebelum menetapkan tanggal sidang pada 27 dan 29 Mei.

Dalam gugatannya, Harvard menyebut tindakan pemerintahan Trump sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Konstitusi AS serta undang-undang federal lainnya.

Melarang sekolah bergengsi bagian dari Ivy League tersebut menerima mahasiswa internasional akan berdampak langsung dan menghancurkan kampus. Saat ini ada 7.000 lebih mahasiswa asing di Harvard.

"Dengan goresan pena, pemerintah telah berupaya menghapus seperempat mahasiswa dari tubuh Harvard, mahasiswa internasional yang berkontribusi penting terhadap Universitas dan misinya," demikian isi pengaduan ke pengadilan. 

"Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard."

Gugatan Harvard terhadap pemerintahan Trump pada Jumat merupakan yang kedua dilayangkan dalam waktu kurang dari 2 bulan.

Pemerintahan Trump sejak awal berkuasa menekan Harvard serta kampus-kampus top AS lainnya yang membiarkan para mahasiswanya menggelar demonstrasi pro-Palestina. Trump menuduh kampus-kampus membiarkan aksi antisemitisme, mendorong praktik ideologis, serta mempromosikan program keberagaman yang bertentangan dengan nilai-nilai konservatif pemerintah.