Kini Gantian Ijazah Wapres Gibran yang Diragukan, Eks Dankormar : Cari Ada Tidak Nama Itu - Halaman all - Tribunsolo

 

Kini Gantian Ijazah Wapres Gibran yang Diragukan, Eks Dankormar : Cari Ada Tidak Nama Itu - Halaman all - Tribunsolo

TRIBUNSOLO.COM - Di tengah kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, kini ijazah milik sang anak yaitu Gibran Rakabuming Raka, juga menjadi sorotan.

Hal itu diungkap mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI (Purn) Suharto dalam tayangan Suara Rakyat disiarkan YouTube iNews pada Selasa (6/5/2025).

Baca juga: Jokowi Absen Lagi di Sidang Ijazah di PN Solo, Pilih Temui Andrea Hehanussa dan Nyanyi Bareng

Dalam acara tersebut Letjen Suharto memiliki alasan tersendiri meragukan almamater Gibran.

Purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut turut membawa-bawa anaknya yang lebih tua dari wapres, menempuh pendidikan di sekolah yang sama dengan sulung Jokowi.

Demikian protesnya tersebut tak lain mengungkap dukungan atas usulan ratusan purnawirawan TNI dalam pemakzulan Gibran melalui MPR.

Pernyataannya yang menyinggung pendidikan Gibran adalah tatkala mencari ilmu di Australia.

“Gibran sangat jauh dengan anak saya. Tua anak saya. Katanya (Gibran) punya ijazah di UTS (University of Technology Sydney). Anak saya S-2 di UTS. Saya sampai coba (bilang) cari sana ada enggak nama itu? Tidak ada," tegasnya.

Selain itu, Letjen Suharto juga menyampaikan keinginan penggantian wakil presiden semata karena perhatiannya terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Suharto berpandangan, usulan tersebut didasari rasa sayang para purnawirawan kepada presiden.

“Kami usulkan dia (Gibran) untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo,” kata Suharto.

“Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi Presiden.”

Baca juga: Mediasi di PN Solo Deadlock, Jokowi Siap Datang dan Bawa Ijazah di Persidangan Jika Diperlukan

Suharto mengatakan sebenarnya dia sudah menyiapkan resume mengenai bagaimana kesalahan sampai-sampai Gibran bisa diangkat menjadi wapres. Namun, dia lupa membawanya ke acara itu.

Adapun sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya Jenderal (Purn.) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn.) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn.) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.

Ada delapan sikap yang sudah disepakati Forum Purnawirawan TNI, yaitu sebagai berikut.

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Febri/Yohanes Liestyo,Rifqah)

Artikel ini tayang di TribunNews

(*)