Menteri HAM: Siswa Nakal Digembleng di Barak Militar Tak Melanggar HAM - PAGE ALL : Okezone Nasional

 Pendidikan,

Menteri HAM: Siswa Nakal Digembleng di Barak Militar Tak Melanggar HAM - PAGE ALL : Okezone Nasional

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tak melanggar HAM. Pasalnya, tak ada corporal punishment (hukuman fisik) yang dialami para siswa selama menjalani pendidikan di barak militer.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," ujarnya, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, corporal punishment itu merupakan sebuah hukuman fisik yang sudah bertahun-tahun lamanya dahulu dilakukan oleh pendidik. Sebagaimana yang pernah dialaminya pada zaman dirinya bersekolah dahulu.

"Berlangsung di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip, misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya disiplin," tuturnya.

"Zaman dahulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami ubah. Itu namanya corporal punishment, boleh lihat di Google supaya lebih jelas," imbuhnya.

Pigai menerangkan, sepanjang tidak dilakukan corporal punishment yang dahulu pernah dilakukan sebagaimana dijelaskannya itu, maka kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Ia pun melihat tak ada tindakan corporal punishment yang terjadi dalam pendidikan di barak militer.

Para siswa justru didik secara mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawabnya. Maka itu, dia mendukung kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi.

"Kalau itu, menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu, itu sikap kami," katanya.
 

(Arief Setyadi )

Lihat juga: Ayang Tata Semoga Ga Apa-apa Ya