Soroti Kebijakan Wajib Militer Pelajar Nakal ala Gubernur Jabar, Wamendagri: Perlu Libatkan Ahli! - PAGE ALL : Okezone Nasional

 

Soroti Kebijakan Wajib Militer Pelajar Nakal ala Gubernur Jabar, Wamendagri: Perlu Libatkan Ahli! - PAGE ALL : Okezone Nasional

Soroti Kebijakan Wajib Militer Pelajar Nakal ala Gubernur Jabar, Wamendagri: Perlu Libatkan Ahli!

MALANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mencermati kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memasukkan penanganan anak bermasalah ke barak militer atau TNI. Menurutnya, kebijakan itu seharusnya perlu dikaji dengan pakar dan ahli, sebelum merealisasikan.

"Jadi saran saja, disiapkan, di konsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," ujar Bima Arya, saat di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

Mantan Wali Kota Bogor ini berujar, kebijakan memasukkan anak bermasalah ke dalam barak TNI meskipun tujuannya mendidik , tapi perlu pengkajian pada pelaksanaannya.

"Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan," ungkap dia.

Pola pendidikan kata Bima, harus mengedepankan pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antar peserta, pemerintah daerah selaku pemilik kebijakan, dan TNI selaku pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.

"Betul-betul dimatangkan bagaimana konsepnya, unsur pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Selain melengkapi pembinaan disiplin itu tadi," kata dia.

Bahkan dirinya menegaskan, sebagaimana pengalaman yang didapatkannya ketika mengikuti retreat beberapa waktu lalu, para peserta mendapatkan materi soal penguatan dari sisi membangun hubungan kekeluargaan dengan jajaran kementerian dan lembaga.

  "Di sana kami mendapatkan kekeluargaan, ada tim building. (Memasukkan anak bermasalah ke barak) tempatnya boleh saja di barak tetapi di sana hendaknya disusun konsep yang juga melibatkan bimbingan atau konseling," kata dia.

Sebagai informasi, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat sudah menerapkan kebijakan memberikan wajib militer ke anak-anak yang memiliki kenakalan di atas kewajaran. Sasaran pertama yakni para pelajar sebanyak 39 pelajar SMP di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung, yang dimasukkan ke marak militer.

Di Kabupaten Purwakarta misalnya, 39 anak yang sempat terlibat tawuran dan kenakalan remaja di ambang batas itu dimasukkan ke Kompleks Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025). Para siswa ini akan mengikuti pendidikan pendisiplinan dan karakter selama dua pekan di markas militer, tanpa dijenguk orang tua atau keluarganya, serta tidak boleh diberikan fasilitas handphone dan uang saku.

Selama di barak militer, para siswa itu tetap mendapatkan pembelajaran dari pihak sekolah, tanpa kehilangan statusnya sebagai pelajar di tempatnya bersekolah. Selain kegiatan pembelajaran seperti biasanya, para siswa dibekali dengan pendidikan karakter, dan kedisiplinan setiap harinya.
 

(Awaludin)

Lihat juga: Tips Menyambut Tahun Yang Baru Ala Hilbram Dunar