- Pemerintah Pakistan berencana menaikkan anggaran pertahanan menjadi Rs2,8 triliun atau setara Rp525 triliun pada tahun fiskal 2025-2026. Lonjakan ini mencapai 32% dari anggaran tahun sebelumnya dipicu eskalasi ketegangan dengan India.

Menurut laporan Daily Times, peningkatan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk perekrutan personel militer baru serta penguatan kemampuan pertahanan, termasuk modernisasi persenjataan. Langkah ini diambil menyusul ketidakstabilan keamanan di kawasan, terutama di perbatasan Kashmir yang kerap memicu konflik bersenjata.

Tola Associates, firma konsultan pajak terkemuka di Pakistan, memprediksi belanja pertahanan bisa melonjak hingga 50% pada kuartal akhir tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah.

"Secara historis, pengeluaran terbesar terjadi di akhir tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti operasi militer dan pembelian alat utama sistem senjata," jelasnya.

Baca Juga: China Bela Pakistan, India Dikabarkan Bakal Hengkang dari BRICS

Di sisi lain, anggaran federal Pakistan justru diproyeksikan menyusut dari Rs18,9 triliun menjadi Rs17,2 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran bunga utang, yang turun dari Rs9,8 triliun menjadi Rs7,5 triliun. Namun, pemotongan juga terjadi pada anggaran pembangunan infrastruktur, dari Rs1,4 triliun menjadi hanya Rs950 miliar.

Sementara, Dewan Pendapatan Federal Pakistan (FBR) menargetkan pendapatan pajak sebesar Rs13,5 triliun tahun depan dengan asumsi inflasi 10% dan pertumbuhan PDB 3%. Target ini dinilai ambisius mengingat defisit fiskal yang memburuk akibat beban utang.

Baca Juga: Serangan India Ungkap Kelemahan Senjata Pakistan yang Diimpor dari China

Pemerintah Pakistan saat ini masih bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperpanjang program bantuan keuangan. Pembicaraan difokuskan pada reformasi fiskal, termasuk efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan negara.

(nng)