Pemerintahan Trump Bekukan Dana Hibah Masa Depan untuk Harvard - Kompas

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump membekukan dana hibah penelitian dan bantuan federal masa depan untuk Universitas Harvard.

Langkah ini diumumkan Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada Senin (5/5/2025), dan akan berlaku hingga universitas tersebut memenuhi sejumlah tuntutan dari pemerintah.

Pembekuan ini menargetkan miliaran dolar dana hibah masa depan, yang sebelumnya biasa diberikan kepada Harvard, universitas tertua dan terkaya di AS.

Baca juga: Trump Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard Usai Tolak Tuntutan Pemerintah

Menurut seorang pejabat senior Departemen Pendidikan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggunakan kekuatan pendanaan federal guna mendorong perubahan kebijakan di berbagai institusi, mulai dari firma hukum hingga kampus.

Pemerintah soroti isu antisemitisme dan rekrutmen dosen konservatif

Dalam surat resmi kepada Harvard, Menteri Pendidikan Linda McMahon menegaskan, universitas tersebut tidak dapat lagi mengajukan permohonan hibah pemerintah hingga memenuhi sejumlah syarat.

“Surat ini untuk memberi tahu Anda bahwa Harvard tidak boleh lagi mencari hibah dari pemerintah federal, karena tidak akan ada yang diberikan,” tulis McMahon.

Pemerintah meminta Harvard menangani dugaan antisemitisme di kampus, merevisi kebijakan penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras, dan menjawab kritik bahwa universitas telah mengabaikan standar keunggulan akademis.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti minimnya jumlah anggota fakultas dari kalangan konservatif.

Harvard belum memberikan tanggapan resmi atas pemberitahuan tersebut, sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa (6/5/2025).

Baca juga: Ketika Harvard Menantang Trump: Pelajaran Geopolitik untuk Dunia Akademik

Berkaitan dengan protes Pro-Palestina

Isu antisemitisme yang menjadi sorotan bermula dari protes pro-Palestina di kampus, yang dipicu oleh serangan militer Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023.

Pemerintahan Trump menilai universitas gagal menanggapi secara tegas sejumlah kelompok pro-Palestina serta penggunaan masker dalam demonstrasi.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah meningkatkan tekanannya terhadap Harvard. Termasuk di antaranya adalah peninjauan formal terhadap hampir 9 miliar dolar AS (sekitar Rp 147 triliun) dalam bentuk dana federal yang diterima Harvard.

Pemerintah juga menuntut universitas menghapus kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), serta mengambil tindakan disipliner terhadap kelompok-kelompok mahasiswa tertentu.

Gugatan Harvard terhadap pemerintah

Menanggapi tekanan tersebut, Harvard menolak sebagian tuntutan pemerintah.

Pada bulan lalu, universitas itu bahkan menggugat pemerintahan Trump, menyebut pembekuan dana sebagai pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat.

Dalam gugatan tersebut, Harvard menyampaikan, pencabutan dana pemerintah akan berdampak serius.

“Pemotongan dana akan memiliki dampak nyata yang nyata bagi pasien, mahasiswa, fakultas, staf, dan peneliti sekaligus membahayakan penelitian medis dan ilmiah yang penting,” demikian isi pernyataan gugatan Harvard.

Harvard juga menyebut tuntutan pemerintah sebagai upaya yang melampaui batas dan mengancam otonomi institusi pendidikan tinggi.

Baca juga: Trump Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard karena Tolak Permintaan Pemerintah

Meski memiliki dana abadi sebesar 53 miliar dolar AS (sekitar Rp 870 triliun) yang terbesar di antara semua universitas di AS, dana tersebut menurut pihak universitas sebagian besar telah dialokasikan untuk keperluan seperti bantuan keuangan dan beasiswa, sehingga tidak dapat digunakan secara bebas untuk menutupi kekurangan pendanaan federal.

Diskon Listrik 50 Persen Kembali Berlaku Juni, Siapa Saja yang Dapat?