14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza - kompas

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza.

Resolusi itu juga menyerukan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah yang terdampak perang di Gaza.

Pemungutan suara yang digelar pada Rabu (5/6/2025) menghasilkan 14 suara mendukung dari total 15 anggota dewan. Hanya AS yang menolak, atau AS veto resolusi gencatan senjata tersebut.

Baca juga: Sekjen PBB Sebut Gaza Kini seperti Ladang Pembantaian

"Amerika Serikat telah menegaskan: Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza," ujar Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, sebelum pemungutan suara berlangsung.

Menurut Shea, resolusi tersebut berpotensi merusak upaya diplomatik yang sedang digalang Washington untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza.

AS merupakan sekutu dekat sekaligus pemasok senjata terbesar bagi Israel.

Respons dunia terhadap situasi Gaza

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk sejak konflik kembali memanas. Lebih dari dua juta penduduk di wilayah itu terancam kelaparan, sementara bantuan baru kembali mengalir sejak Israel melonggarkan blokade pada pertengahan Mei lalu, setelah 11 minggu tertutup rapat.

Pemungutan suara di Dewan Keamanan berlangsung di tengah serangan militer Israel yang masih berlanjut sejak penghentian gencatan senjata dua bulan pada Maret lalu.

Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan, sebanyak 45 warga tewas dalam serangan terbaru pada Rabu, sementara Israel menyebut satu tentaranya tewas dalam pertempuran.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengkritik keras perluasan operasi militer Israel serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Ia menilai kebijakan itu tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.

Israel tetap menolak seruan gencatan senjata permanen tanpa syarat. “Hamas tidak bisa dibiarkan tetap berada di Gaza,” kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dikutip dari Reuters pada Kamis (5/6/2025).

Ia menyebut negara-negara yang mendukung resolusi telah memilih peredaan dan penyerahan, bukan jalan menuju perdamaian.

Sebaliknya, Hamas mengutuk veto AS yang disebut sebagai bukti bias buta pemerintah AS terhadap Israel.

Rancangan resolusi juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap seluruh sandera yang ditahan Hamas dan pihak lain.

Baca juga: Dokter Palestina di Gaza Susul 9 Anaknya yang Duluan Tewas dalam Serangan Israel

Polemik distribusi bantuan

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel dan membawa sekitar 250 sandera ke Gaza, Israel melancarkan serangan balasan yang, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 54.000 warga Palestina.

Sebagian besar korban disebut adalah warga sipil, dengan ribuan lainnya masih tertimbun reruntuhan.

Di tengah tekanan internasional, Israel mengizinkan pengiriman bantuan terbatas oleh PBB mulai 19 Mei.

Namun, sepekan kemudian, sistem distribusi baru diluncurkan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang didukung AS dan Israel. Model distribusi ini menuai kontroversi.

PBB dan organisasi kemanusiaan internasional menolak bekerja sama dengan GHF. Mereka menilai lembaga itu tidak netral, telah mempolitisasi bantuan, serta memaksa warga Palestina mengungsi ke lokasi distribusi yang disebut sebagai "zona aman."

Dorothy Shea menegaskan, "Tidak seorang pun ingin melihat warga sipil Palestina kelaparan atau kehausan." Namun, ia mengkritik sistem distribusi lama yang dinilai tidak efektif.

GHF mengaku telah menyalurkan lebih dari tujuh juta makanan sejak beroperasi. Namun, pada Rabu lalu, distribusi bantuan sempat dihentikan setelah insiden mematikan terjadi di dekat lokasi distribusi.

Baca juga: Tragisnya Warga Gaza, Antre Bantuan karena Kelaparan tapi Ditembak Tentara Israel

GHF meminta militer Israel meningkatkan pengamanan di sekitar area distribusi dan melatih pasukannya untuk menjamin keselamatan warga sipil.

Harapan di Majelis Umum PBB

Sementara itu, rencana gencatan senjata yang diusulkan AS tetap melibatkan pengiriman bantuan melalui PBB, Bulan Sabit Merah, serta lembaga lainnya yang disepakati. Meski telah disetujui Israel, Hamas meminta sejumlah revisi yang ditolak oleh Washington.

Menjelang pemungutan suara, Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, kembali meminta agar PBB dan mitra kemanusiaan diberi akses penuh ke Gaza.

"Buka semua perlintasan. Izinkan bantuan masuk secara masif, dari segala arah. Hapus pembatasan atas jenis dan jumlah bantuan yang boleh dibawa. Pastikan konvoi kami tidak terhambat oleh penolakan dan penundaan," tegas Fletcher.

Duta Besar Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, menyampaikan seruan senada. "Sudah cukup penderitaan warga sipil. Sudah cukup makanan digunakan sebagai senjata. Sudah cukup," ujarnya.

Para diplomat menyebut, rancangan resolusi serupa kini akan diajukan ke Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara. Berbeda dengan Dewan Keamanan, tidak ada hak veto di Majelis Umum, sehingga resolusi tersebut diperkirakan akan lolos.

Baca juga: Dihadapan Macron, PM Singapura: Tindakan Israel di Gaza Sudah Keterlaluan

"Jangan buang-buang waktu lagi. Tidak ada resolusi, tidak ada pemungutan suara, tidak ada kegagalan moral yang akan menghentikan kami," Danny Danon memperingatkan.