Tayang: Jumat, 6 Juni 2025 18:42 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Rio Rompas meminta DPR evaluasi menyeluruh kebijakan hilirisasi nikel.

Diketahui saat ini aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tengah mendapat sorotan publik. Pasalnya aktivitas pertambangan tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan.

"Sudah seharusnya DPR itu sebagai lembaga pengawas untuk melakukan evaluasi terkait tambang di Raja Empat," kata Rio dihubungi Jumat (6/6/2025).

Baca juga: Tambang Nikel di Raja Ampat: Bahlil Hentikan Sementara, Susi Pudjiastuti Nilai Tidak Cukup

Menurutnya kebijakan hilirisasi nikel oleh pemerintah perlu dievaluasi menyeluruh.

"Tapi juga harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan kebijakan hilirisasi. Memang itu masuk dalam program-program nasional yang sudah mengakibatkan kehancuran di pulau Sulawesi, Halmahera, dan saat ini ke Raja Empat," imbuhnya.

Lanjutnya karena memang sumber dasarnya di sana.

"Tapi memang mereka harus memastikan dulu yang memang ada di depan mata, yang masih bisa dihentikan itu ada di Raja Empat," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Lakukan Respons Cepat Atasi Polemik Tambang di Raja Ampat Papua

Viral di Media Sosial #SaveRajaAmpat

Keberadaan industri nikel di Raja Ampat kini menjadi perhatian publik luas. Di media sosial, tagar #SaveRajaAmpat terus bergulir sebagai bentuk protes atas aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Organisasi lingkungan Greenpeace melalui akun media sosial X menyebut bahwa Raja Ampat saat ini tengah berada dalam ancaman industri nikel dan program hilirisasi yang dijalankan pemerintah.

Pemerintah juga telah merespons kekhawatiran publik soal ancaman kerusakan alam di tempat wisata Raja Ampat, Papua Daya Barat.

Diketahui, kerusakan alam itu dikhawatirkan terjadi karena adanya aktivitas penambangan nikel di lokasi tersebut.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VII DPR: Tidak Boleh Ada Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat 

Penjelasan Bahlil Lahadalia soal Tambang Nikel 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia mengaku, sudah menerjunkan tim ke lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk.

Bahkan Bahlil berencana akan mendatangi lokasi tersebut karena kebetulan dia ada kunjungan kerja untuk meninjau sumur minyak dan Gas di Papua.

Bahlil mengaku, kedatangannya ke lokasi PT Gag Nikel, selaku pemegang izin tambang nikel bisa dilihat secara objektif.

Untuk meredam kegelisahan publik, Bahlil memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan sementara operasi penambangan tersebut.

Meski demikian, kata dia, melarang aktivitas penambangan bukan berarti perseroan tidak bisa berkegiatan seterusnya.