Internasional
Ini 6 Syarat Presiden Macron Akui Negara Palestina, Singgung Hamas - Bagian All
PARIS, iNews.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan bahwa negaranya siap memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina, namun dengan enam syarat penting yang harus dipenuhi. Hal ini disampaikannya dalam pidato di Forum Keamanan Singapura serta menjelang konferensi internasional mengenai Palestina yang akan digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Juni mendatang.
Macron menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga syarat politik untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Ia menyampaikan bahwa pengakuan terhadap Palestina tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui proses yang bertanggung jawab dengan memenuhi beberapa prasyarat utama.
6 Syarat Macron Akui Negara Palestina:
1. Pembebasan Seluruh Sandera Israel di Gaza
Macron menuntut agar semua warga Israel yang disandera oleh kelompok bersenjata di Gaza dibebaskan tanpa syarat. Diperkirakan saat ini masih ada 59 sandera Israel yang ditahan sejak perang pada 7 Oktober 2023, sebanyak 20 di antaranya diyakini masih hidup.
2. Pelucutan Senjata Hamas
Salah satu syarat utama Macron lainnya adalah pelucutan seluruh senjata milik Hamas, demi mencegah kelompok tersebut kembali melakukan serangan yang dapat menggagalkan proses perdamaian.
3. Pengecualian Hamas dari Pemerintahan Palestina
Macron menolak keterlibatan Hamas dalam struktur pemerintahan Palestina di masa depan. Ia menekankan bahwa pemerintahan Palestina harus dibentuk tanpa campur tangan kelompok yang ia anggap radikal.
Hamas menentang syarat ini dengan alasan tak ada yang bisa mencampuri urusan dalam negeri Palestina. Selain itu Hamas pernah mengatakan akan membubarkan sayap militernya jika pemerintahan baru Palestina yang mencakup semua kepentingan berdiri.
4. Reformasi Otoritas Palestina
Prancis menuntut reformasi menyeluruh terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat, termasuk dalam hal tata kelola, transparansi, dan legitimasi politik.
5. Pengakuan Palestina terhadap Negara Israel
Macron menyebut bahwa Palestina harus secara resmi mengakui keberadaan negara Israel dan hak Israel untuk hidup dalam kondisi yang aman.
6. Penciptaan Arsitektur Keamanan Regional
Syarat terakhir yang diajukan adalah pembentukan arsitektur keamanan baru di kawasan Timur Tengah, yang menurut Macron penting untuk menjamin stabilitas jangka panjang, meski belum dijelaskan secara rinci bentuknya.
Pernyataan Macron soal mendukung kemerdekaan Palestina memicu kemarahan Israel. Meski Macron mendukung pemerintahan Palestina tanpa Hamas, Israel menuduhnya berpihak kepada pejuang Palestina.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menuduh Macron memimpin "perang salib modern" terhadap negaranya.
Ketegangan antara Prancis dan Israel pun mencapai titik terendah sejak konflik di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023.
Meski begitu, Macron tetap teguh pada posisinya. Ia menegaskan bahwa dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, harus konsisten dan tidak menerapkan standar ganda dalam menyikapi konflik di Gaza dan Ukraina.
Konferensi internasional yang akan dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Juni mendatang akan menjadi panggung penting bagi nasib Palestina di mata dunia, termasuk kemungkinan pengakuan resmi dari negara-negara besar Eropa.
0 Komentar