Tayang: Jumat, 6 Juni 2025 05:21 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan segera mengambil tindakan hukum jika kajian mengenai aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terbukti mencemari atau merusak lingkungan. 

Ia menyadari keberadaan aktivitas pertambangan di Raja Ampat tengah menjadi sorotan publik karena berpotensi merusak keindahan kawasan berjuluk 'Sepenggal Surga Dunia' itu.

"Raja Ampat sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah hukum terkait kegiatan setelah melalui kajian - kajian," kata Hanif usai kegiatan di Bali, Kamis (5/6/2025).

Hanif bilang, dalam waktu dekat dirinya akan meninjau langsung kawasan yang dikhawatirkan oleh masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di Raja Ampat.

"Insyaallah dalam waktu segera kami akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar gemborkan oleh media dan masyarakat," katanya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan industri nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan masyarakat.

Akun media sosial Grenpeace di X menyebut Raja Ampat kini sedang berada dalam ancaman industri nikel dan program hilirisasi yang dijalankan pemerintah.

Baca juga: Menteri Bahlil Diminta Terbuka Soal Polemik Izin Usaha Pertambangan Nikel di Raja Ampat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun telah memerintahkan penyetopan aktivitas pertambangan selagi menunggu hasil evaluasi keluar.

"Untuk sementara kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).

Bahlil akan mengevaluasi keberadaan tambang-tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurut Bahlil, diperlukan perlakuan khusus untuk pembangunan smelter di Papua karena daerah tersebut merupakan otonomi khusus.

Baca juga: Tambang Nikel Merusak Ekosistem Raja Ampat, Gerindra Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh

Bahlil akan memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat agar bisa mengevaluasi aktivitas pertambangan di sana.

"Nanti saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus," katanya.

"Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi," jelas Bahlil.