Tayang: Rabu, 4 Juni 2025 18:30 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 360 ribu ton selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi harga beras di pasaran.

Setiap penerima akan mendapat 10 kilogram (kg) beras per bulan. Namun, untuk daerah yang bukan penghasil beras, penyaluran untuk dua bulan akan diberikan sekaligus dalam satu bulan.

Baca juga: Bansos PKH 2025 Kapan Cair? Berikut Besaran Nominalnya

Sementara itu, untuk wilayah yang harga berasnya masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran akan dilakukan setiap bulan.

"Kemudian di perkotaan kami kucurkan lebih awal, (tapi) jangan mengucurkan bansos ini lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP," kata Amran ketika ditemui di kediaman pribadinya yang berlokasi di Pengadegan, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Amran juga menyampaikan ia telah mendapat mandat langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menangani penyaluran bantuan ini.

"Ibu Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi Pak Airlangga mengatakan, "Pak Mentan, tolong atur.' 'Baik, Pak.' Kami atur menjaga dua-duanya," ujar Amran.

Sebagai informasi, Sri Mulyani sudah pernah menyebut teknis penyaluran bantuan sosial ini berada di bawah Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia bilang, penyaluran bansos ini dilakukan dengan catatan tanpa memengaruhi penurunan harga beras di tingkat petani.

"Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers secara virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/6/2025).

"Oleh karena itu untuk bantuan pangan beras ini nanti Pak Menteri Pertanian yang akan menjelaskan baik melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau melalui bantuan pangan yang akan ditetapkan pelaksanaannya di bulan Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani," imbuhnya menegaskan.

Amran mengatakan penyaluran bansos pangan akan menyasar pada daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras. Hal ini dilakukan untuk melindungi harga beras di tingkat petani.

"Pemerintah membagi bansos untuk pangan ini, atau beras pada daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras atau minim, seperti Papua, Maluku, dan seterusnya," ucap Amran.

"Kita distribusi ke sana, bisa sekaligus 2 bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan, yang juga tidak menghasilkan beras," imbuhnya.