Tayang: Rabu, 4 Juni 2025 21:32 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang masih menjalankan praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Hal ini disampaikan Ravindra menanggapi terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang menegaskan pelarangan pembatasan usia dan penampilan fisik dalam perekrutan, khususnya di industri padat karya.

"Kami menyambut positif surat Edaran ini, khususnya terkait proses rekrutmen tenaga kerja yang tak lagi mencantumkan usia. Hal ini tentu dapat memperluas akses pekerjaan, terutama bagi yang memiliki kompetensi sesuai," kata Ravindra kepada Tribunnews.com, Rabu (4/6/2025).

Menurut Ravindra, tidak mencantumkan usia dalam surat lamaran kerja sudah diterapkan di beberapa negara.

"Di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, misalnya calon pelamar kerja juga untuk tidak diwajibkan menuliskan usia dalam riwayat hidup mereka apabila mereka khawatir akan terdampak age discrimination," ujarnya.

Baca juga: DPR Usul Aturan Hapus Diskriminasi Usia sebagai Syarat Kerja Bakal Masuk di RUU Tenaga Kerja

Dia menilai, edaran tersebut merupakan langkah maju menuju proses rekrutmen yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan kompetensi.

Ravindra menegaskan usia dan penampilan tidak semestinya menjadi tolok ukur kemampuan seseorang dalam bekerja.

“Usia bukan satu-satunya indikator produktivitas, dan penampilan, juga bukan tolok ukur kompetensi. Kita harus mengedepankan keadilan dalam akses kerja, terutama di sektor padat karya," ucapnya.

Baca juga: Menaker Larang Syarat Pembatasan Usia hingga Good Looking di Proses Rekrutmen Tenaga Kerja

Ravindra menuturkan, masih banyak perusahaan yang mencantumkan batasan usia maksimal atau syarat fisik tertentu dalam proses seleksi.

Hal ini, menurutnya, menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat yang masih produktif dan membutuhkan pekerjaan, terutama pada industri padat karya.

 "Persyaratan seperti usia maksimal atau penampilan fisik, dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang produktif dan membutuhkan pekerjaan, terutama bagi mereka yang terdampak PHK, lulusan non-formal, atau pekerja dengan pengalaman kerja panjang," ungkap Ravindra.

 “Adanya persyaratan penampilan fisik menarik atau ‘good looking’ dalam proses rekrutmen, saya kira tidak perlu dijadikan standar," tegasnya.

Ravindra menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi langkah lanjutan dari penerbitan surat edaran tersebut.

 "Mendorong agar surat edaran ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi ditindaklanjuti dengan pengawasan yang ketat bagi perusahaan yang masih melakukan praktik diskriminatif," imbuhnya.