2 Negara Pendukung dan 12 Penentang Keras Rencana Gaza Riviera Trump | Sindonews

- Pada 4 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana kontroversialnya bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”. Pengumuman itu langsung mendapat respons keras dari dunia.

Rencana ini mencakup pengambilalihan Gaza oleh AS, rekonstruksi besar-besaran, dan relokasi sukarela penduduk Palestina—dengan harapan mereka berpindah ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

Tujuan yang diklaim adalah menciptakan zona wisata, ekonomi, dan keamanan serupa dengan kawasan pantai Mediterania.

Namun, meski Trump mempresentasikan ide ini sebagai "inovatif" dan "menghidupkan kembali wilayah yang hancur oleh perang", tanggapan dunia internasional sangat beragam.

Respons global didominasi oleh penolakan massal — baik dari negara Arab, Eropa, maupun kekuatan global seperti China dan Rusia—yang menyoroti pelanggaran hak asasi, potensi pembersihan etnis, serta ancaman terhadap prinsip dua negara.

Negara Pendukung

1. Amerika Serikat

Sebagai negara penggagas rencana, Amerika Serikat—khususnya Presiden Trump dan sejumlah pendukung domestiknya—menyatakan dukungan tegas terhadap ide “Gaza Riviera”.

Trump mengklaim AS akan “mengambil alih” Gaza dan membangun infrastruktur baru demi stabilitas wilayah, sembari mengusulkan agar Mesir dan Yordania membuka lahan bagi relokasi penduduk Palestina.

Trump bahkan menegaskan presiden kedua negara tersebut “akan bersedia jika dipersiapkan” .

Meskipun sebagian besar warga Amerika menolak gagasan itu (hanya sekitar 15% mendukung ), dukungan formal datang dari lingkaran terdekat Trump —termasuk lembaga Gaza Humanitarian Foundation yang mendapat dana cepat dari pemerintah AS dan lobi pro-Yahudi dalam Kongres.

2. Israel

Israel adalah satu-satunya negara yang secara publik menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Trump.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak hanya mendukung, tapi juga aktif bekerja bersama Trump dalam merumuskan kerangka waktu dan mekanisme relokasi paksa.

Ia menyatakan kesiapan Israel untuk "memfasilitasi" proses relokasi serta menjadikan Gaza sebagai zona bebas Hamas—bagian dari transformasi strategis setelah perang genosida.

Perjalanan resmi Netanyahu ke Washington menunjukkan koordinasi erat—dengan pertemuan lebih dari sekali dalam waktu singkat.

Ia menyampaikan niat menominasikan Trump untuk Nobel Perdamaian atas upaya ini, dan memperlihatkan simbol simbolik seperti mezuzah berbentuk B‑2 bomber sebagai bentuk kesepahaman visi.

Negara-negara yang Menolak Keras

Berikut ini negara-negara dan organisasi internasional yang menolak keras ide “Gaza Riviera”:

1. Mesir

Mesir menegaskan rakyat Gaza harus tetap tinggal di daerahnya dan menolak setiap bentuk relokasi atau pengambilan alih wilayah.

2. Yordania

Yordania menyatakan rencana itu “eksistensial” dan identitas nasionalnya terancam jika harus menerima jutaan pengungsi tambahan.

3. Arab Saudi

Arab Saudi “menolak dengan tegas” relokasi paksa dan mengonfirmasi tidak akan normalisasi diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina merdeka. 

4. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab menyatakan “penolakan kategoris” atas pelanggaran hak-hak Palestina, mendukung solusi dua negara.

5. Qatar

Qatar, sebagai mediator gencatan senjata, menolak ide pemindahan penduduk Gaza secara permanen, dan telah mengusulkan rekonstruksi pascakonflik yang menempatkan warga di tanah mereka sendiri.

6. Turki

Turki, melalui Menlu Hakan Fidan, menegaskan proposal tersebut “tidak dapat diterima” dan “sangat buruk dan absurd”. 

7. Iran

Iran secara resmi menolak setiap bentuk pengusiran warga Palestina dan menyebut rencana tersebut tidak dapat diterima. 

8. Rusia

Rusia menolak keras rencana Trump, mengedepankan dukungan untuk solusi dua negara.

9. China

China menyatakan oposisi terhadap pemindahan paksa dan mendukung Zelosisasi Palestina sebagai pengendali wilayah pascaperang. 

Zelosisasi adalah strategi Barat menjadikan wilayah konflik (seperti Gaza) mengikuti pola dukungan seperti Ukraina di bawah Volodymyr Zelensky.

Menjadikan Gaza seperti Ukraina-nya Timur Tengah", artinya: Dikelola oleh pemerintahan sipil non-Hamas (seperti teknokrat pro-Barat); Menerima dukungan penuh dari AS & sekutu (bantuan, diplomasi, media); Dijadikan simbol perjuangan sipil melawan militerisasi ekstrem (seperti Ukraina melawan Rusia); Dibingkai dalam narasi internasional sebagai "korban" yang sah dan perlu dibantu besar-besaran.

10. Jerman, Prancis, Inggris

Jerman, Prancis, dan Inggris mengutuk gagasan itu sebagai pelanggaran hukum internasional, mengancam stabilitas regional, dan melemahkan solusi dua negara.

11. Uni Eropa

Negara-negara UE lainnya (Spanyol, Italia, Irlandia, Belgia, Denmark, Slovenia, Polandia) turut mengecam rencana tersebut, dengan dukungan lainnya untuk dua negara.

12. PBB dan Amnesty International

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekjen PBB Guterres, dan lembaga HAM seperti Amnesty International, menyebut rencana ini sebagai pelanggaran berat dan mendesak dunia menentangnya .

Dukungan terhadap rencana “Gaza Riviera” hanya datang dari dua aktor: AS sebagai pencetus, dan Israel sebagai sekutu dan pelaksana lapangan.

Sebaliknya, hampir seluruh komunitas global—dari negara Arab, kekuatan besar, hingga organisasi internasional—mengritik atau menolak keras rencana ini karena dinilai melanggar hukum internasional, berpotensi memicu pelanggaran HAM, dan membahayakan stabilitas regional sang Gaza dan Timur Tengah secara umum.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Pakar PBB yang Ungkap Genosida Israel di Gaza

(sya)