AS Keluar dari UNESCO, Dianggap Anti-Israel | Sindonews

- Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikan diri dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) atas dugaan bias anti-Israel. Pada bulan Februari, Presiden Donald Trump memerintahkan peninjauan selama 90 hari oleh Departemen Luar Negeri terkait keterlibatan AS dalam program-program UNESCO.

Langkah ini merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk melepaskan diri dari lembaga-lembaga PBB yang menurut para pejabat bertindak bertentangan dengan kepentingan Amerika dan melemahkan sekutu AS, sekaligus "menyebarkan anti-Semitisme."

Keputusan Trump untuk keluar dari badan tersebut menyusul temuan bahwa UNESCO "berusaha memajukan tujuan-tujuan sosial dan budaya yang memecah belah," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa (22/7/2025).

Departemen Luar Negeri juga mengutip pengakuan UNESCO terhadap negara Palestina dan "menyebarkan retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut."

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyebut perkembangan ini disesalkan, meskipun sudah diantisipasi.

Dia menekankan peran organisasi tersebut dalam pendidikan Holocaust dan perjuangan melawan anti-Semitisme.

AS sebelumnya telah menarik diri dari UNESCO. Presiden Ronald Reagan melakukannya pada tahun 1984, dengan alasan salah urus keuangan dan tuduhan kebijakan badan tersebut merusak pasar bebas demi apa yang disebut agenda Dunia Ketiga.

Keputusan itu dibatalkan oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2002 ketika AS mencari dukungan global untuk invasi Irak.

Trump kembali menarik diri dari badan tersebut selama masa jabatan pertamanya, namun Presiden Joe Biden bergabung kembali dengan UNESCO pada tahun 2023.

New York Post adalah yang pertama melaporkan pengumuman yang akan segera terjadi ini, diikuti oleh media lainnya.

Surat kabar tersebut mengutip program-program UNESCO yang membahas diskriminasi gender dan rasial yang dianggap keberatan oleh tinjauan pemerintahan Trump.

Pemerintah AS juga percaya bahwa "China telah memanfaatkan pengaruhnya terhadap UNESCO untuk memajukan standar global yang menguntungkan kepentingan Beijing," menurut wakil juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Post.

Beijing mendesak Washington menghindari "konfrontasi dan perpecahan" di UNESCO ketika keanggotaan AS terakhir kali dipulihkan.

Para pejabat Israel sebelumnya menuduh UNESCO anti-Semitisme, terutama atas pengakuannya terhadap situs warisan budaya Palestina di wilayah pendudukan. Israel meninggalkan badan tersebut bersama AS pada tahun 2019.

UNESCO membantah telah mengabaikan warisan sejarah Yahudi di Palestina.

AS Keluar dari UNESCO, Dianggap Anti-Israel

Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikan diri dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) atas dugaan bias anti-Israel. Pada bulan Februari, Presiden Donald Trump memerintahkan peninjauan selama 90 hari oleh Departemen Luar Negeri terkait keterlibatan AS dalam program-program UNESCO.

Langkah ini merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk melepaskan diri dari lembaga-lembaga PBB yang menurut para pejabat bertindak bertentangan dengan kepentingan Amerika dan melemahkan sekutu AS, sekaligus "menyebarkan anti-Semitisme."

Keputusan Trump untuk keluar dari badan tersebut menyusul temuan bahwa UNESCO "berusaha memajukan tujuan-tujuan sosial dan budaya yang memecah belah," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa (22/7/2025).

Departemen Luar Negeri juga mengutip pengakuan UNESCO terhadap negara Palestina dan "menyebarkan retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut."

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyebut perkembangan ini disesalkan, meskipun sudah diantisipasi.

Dia menekankan peran organisasi tersebut dalam pendidikan Holocaust dan perjuangan melawan anti-Semitisme.

AS sebelumnya telah menarik diri dari UNESCO. Presiden Ronald Reagan melakukannya pada tahun 1984, dengan alasan salah urus keuangan dan tuduhan kebijakan badan tersebut merusak pasar bebas demi apa yang disebut agenda Dunia Ketiga.

Keputusan itu dibatalkan oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2002 ketika AS mencari dukungan global untuk invasi Irak.

Trump kembali menarik diri dari badan tersebut selama masa jabatan pertamanya, namun Presiden Joe Biden bergabung kembali dengan UNESCO pada tahun 2023.

New York Post adalah yang pertama melaporkan pengumuman yang akan segera terjadi ini, diikuti oleh media lainnya.

Surat kabar tersebut mengutip program-program UNESCO yang membahas diskriminasi gender dan rasial yang dianggap keberatan oleh tinjauan pemerintahan Trump.

Pemerintah AS juga percaya bahwa "China telah memanfaatkan pengaruhnya terhadap UNESCO untuk memajukan standar global yang menguntungkan kepentingan Beijing," menurut wakil juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Post.

Beijing mendesak Washington menghindari "konfrontasi dan perpecahan" di UNESCO ketika keanggotaan AS terakhir kali dipulihkan.

Para pejabat Israel sebelumnya menuduh UNESCO anti-Semitisme, terutama atas pengakuannya terhadap situs warisan budaya Palestina di wilayah pendudukan. Israel meninggalkan badan tersebut bersama AS pada tahun 2019.

UNESCO membantah telah mengabaikan warisan sejarah Yahudi di Palestina.

Baca juga: 1.054 Tewas saat Mencoba Mendapatkan Makanan di Gaza, Uni Eropa Ancam Israel

(sya)