Bapanas Ajukan 4 Opsi Alternatif Penghapusan HET Beras - Beritasatu

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan empat opsi alternatif dari penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) penjualan beras.

HET beras ini tengah menjadi polemik dikarenakan adanya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat produsen, namun belum disetarakan dengan HET di tingkat konsumen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan meski pemerintah berencana menghapus klasifikasi mutu penjualan beras premium-medium, pihaknya tengah mengajukan empat opsi alternatif untuk HET penjualan beras. Pengajuan opsi alternatif tersebut juga menyusul dengan adanya wacana penghapusan HET beras di tingkat konsumen.

"Saya mem-propose (mengajukan) beberapa alternatif Sesuai masukan dari kementerian lembaga Dan juga dari pelaku usaha. Alternatifnya baru saja tadi sudah saya paparkan ke Pak Menko Pangan," terang Arief saat dijumpai selepas rakortas Kemenko Pangan, Selasa (29/7/2025).

Meski belum menginginkan untuk memaparkan empat opsi alternatif dari penghapusan HET beras tersebut, Arief mengatakan pengajuannya akan digunakan oleh Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk didiskusikan dengan Presiden Prabowo di rapat terbatas Istana.

"Mungkin juga ada yang perlu didiskusikan, karena kalau beras biasanya kan sangat sensitif. Mungkin beliau juga akan lapor ke Pak Presiden juga. Jadi perlu didalami dulu. Tapi kalau hitungan saya sudah selesai," katanya.

Menurut Arief, keempat alternatif opsi dari penentuan HET beras ini, nantinya juga bisa dipadupadankan atau saling silangkan antara satu dengan lainnya. "Minimal empat alternatif karena itu bisa di-cross macam-macam Tapi alternatif nanti ya," ungkap Arief.

Kendati demikian, Arief mengatakan keempat opsi alternatif penentuan HET beras ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga beras, baik di tingkat produsen maupun konsumen, sehingga memperoleh titik keseimbangan di antara keduanya.

"Pokoknya yang paling baik buat masyarakat. Karena kalau harga terlalu tinggi ya kasihan masyarakatnya. Kalau harga terlalu rendah kasihan penggiling padinya. Nanti enggak ada yang giling padi," terang Arief.

Arief melanjutkan, pemerintah tetap bersyukur karena kebijakan HPP gabah tetap sesuai aturan bahkan melebihi ketentuan.

"Kalau hari ini, kita bersyukur harga gabah itu sudah di atas Rp 6.500 per kilogram semua. Tapi kalau harga gabahnya sudah Rp 7.500, Rp 12.500 itu akan sulit dicapai," katanya.

Sementara itu, Kerugian akibat praktik beras oplosan yang diungkap Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai Rp 99 Triliun. Kerugian ini disebabkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu