Beras Volume 5 Kg Tak Sesuai Takaran Beredar di Pasaran, Mentan Ungkap Kerugian Capai Rp100 Triliun - Halaman all - Tribun-timur

TRIBUN-TIMUR.COM - Produsen beras ketahuan curang  dengan menjual produk tak sesuai mutu dan takaran.

Temuan produsen beras praktik curang itu menjadi sorotan publik.

Hal itu dibongkar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman setelah ditemukan 212 merk yang mengambil keuntungan.

Andi Amran mengatakan, praktik produsen beras yakni menjual beras volume 5 kg padahal yang dijual hanya 3,5 kg.

"Kemudian ada yang 86 persen adalah mengatakan bahwa ini premium padahal itu adalah beras biasa lalu beras medium padahal itu beras biasa," tuturnya kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).

Hal itu sangat mengkhawatirkan, Amran menyebut ada selisih harga cukup besar.

Dalam catatannya produsen beras nakal ini meraup untug Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.

"Kalau gampangannya adalah kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat, nah ini kan merugikan masyarakat Indonesia," tukasnya.

Pria asal Sulawesi Selatan ini menaksir kerugian negara bisa menyentuh angka nyaris Rp100 triliun bila terjadi setiap tahun.

Jika dihitung dalam kurun waktu 10 tahun, negara mengalami kerugian mencapai Rp1.000 triliun.

"Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp1.000 triliun. Kalau 5 tahun kan Rp500 triliun ini kerugian. Dan kalau ini kita sadari semua, kita kembali kepada regulasi yang ada," paparnya.

Kasus mafia beras ini tengah diusut oleh Satgas Pangan Polri bersama stakeholder lainnya. 

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf langsung bergerak melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah produsen beras premium.

"Iya betul kami lakukan pemeriksaan dari yang sebelumnya disampaikan Pak Menteri Andi Amran," tuturnya kepada Tribun Network, Kamis (10/7/2025).

Helfi belum menyampaikan lebih lanjut hasil pemeriksaan produsen beras yang diduga melakukan praktik curang mutu dan takaran.

"Jika ditemukan unsur pidana tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tambahnya. 

Harga beras tembus Ro17 Ribu

Bulog Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya akan menyalurkan cadangan beras untuk mengintervensi mahalnya harga beras di pasaran.

Langkah ini dilakukan setelah Bulog menerima surat perintah dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Kemarin, saya dapat perintahnya," kata Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Muhammad Junaedy, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (10/5/2025).

Junaedy mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan Parepare guna membahas teknis penyaluran beras.

Rencananya, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan terlebih dahulu ke tingkat pengecer.

"Sementara kami Zoom untuk teknis penyalurannya. Yang pertama mungkin rencananya kita salurkan ke pengecer dulu," ungkapnya.

Ia menambahkan, beberapa hari terakhir Bulog menjadi sorotan karena belum menyalurkan beras SPHP di tengah lonjakan harga beras.

Menurutnya, Bulog yang berfungsi sebagai operator harus menunggu instruksi dari kementerian terkait, dalam hal ini Bapanas.

"Pada prinsipnya kami siap melakukan intervensi pasar khususnya beras. Akan tetapi Bulog berfungsi sebagai operator, sehingga kami menunggu perintah setingkat kementerian. Alhamdulillah, sudah ada penugasan untuk penyaluran SPHP, kami percepat segera salurkan," ujarnya.

Wilayah kerja Bulog Parepare mencakup Kota Parepare dan Kabupaten Barru.

Saat ini, gudang Bulog memiliki stok cadangan beras sebanyak 105 ribu ton.

 Ketua DPRD Parepare: Harus Diawasi

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, meminta semua pihak ikut mengawasi pendistribusian hingga penjualan beras SPHP.

Terutama jika ada pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp12.500 per kilogram.

"Harga jual beras SPHP paling tinggi Rp12.500 per kilogram, tidak boleh lebih dari itu. Karena itu, DPRD mengajak semua pihak untuk mengawasi pendistribusian hingga penjualan beras SPHP ini. Jangan sampai ada yang jual di atas harga yang telah ditentukan," katanya.

Ia juga menyampaikan, setelah surat perintah diterbitkan oleh Bapanas, Bulog Parepare menyatakan siap menyalurkan beras SPHP.

"Kami sudah komunikasi dengan pimpinan Bulog Parepare dan mereka siap menyalurkan beras SPHP setelah Bapanas keluarkan surat perintah. Jadi kami minta masyarakat tenang, harga beras di pasaran akan kembali stabil," tandasnya.

 Warga Menjerit Harga Beras Melonjak

Warga di Kota Parepare mulai mengeluhkan harga beras yang terus naik.

Harga beras medium kini mencapai Rp15.500 per kilogram, sedangkan jenis premium tembus Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogram.

Padahal sebelumnya hanya di kisaran Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram.

"Kelewatan sekali mi mahalnya, tersiksa kita kalau begini," keluh Widya, salah seorang warga.

Widya mengaku keluarganya biasa mengonsumsi beras 5–8 kilogram per bulan. Namun karena mahal, ia terpaksa membeli sedikit-sedikit.

"Berapa di', sekitar 5-8 kilo. Kalau mahal begini terpaksa beli sedikit-sedikit dulu, 2 kilo begitu, karena kita mau beli bahan makanan lain juga," ucapnya.

"Iya, tidak bisa juga dikurangi (konsumsi beras) karena seperti tidak makan kalau tidak ada nasi," tambahnya.

 Pemkot Masih Tunggu Bulog

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parepare, Muhammad Idris, mengatakan pihaknya belum dapat bertindak banyak.

"Kita belum punya mekanisme penetrasi pasar karena terkait beras itu Bulog sepenuhnya. Kita selama 

ini mengandalkan beras SPHP yang dikhususkan untuk stabilkan pasokan dan harga, tapi Bulog juga masih tunggu persetujuan Bapanas," katanya. 

Warga Sorong Kelaparan

Lonjakan harga beras di Kota Sorong, Papua Barat, memaksa warga untuk menurunkan kualitas konsumsi pangan harian mereka.

Banyak yang terpaksa membeli beras murah campuran, meski harus menghadapi kenyataan pahit: nasi cepat basi dan tak layak makan.

Selain itu, mereka terpaksa untuk menahan lapar dan mengurangi porsi makan sehari-hari.

Keluhan ini ramai disuarakan warga melalui kolom komentar unggahan berita Harga Beras Meroket di Pasar Remuyang diposting akun resmi Tribun Sorong, Rabu (9/7/2025).

“Beli beras semangka saja dong (mereka) sudah campur aduk dengan beras Bulog, nasi baru cok pagi, siang sudah basih,” tulis seorang warga.

“Iya betul sekali kaka, kita sangat kecewa, mau makan lihat nasi sudah basi,” sambung warga lainnya.

Nur, seorang ibu rumah tangga, mengaku berat menghadapi kenaikan harga yang terus merangkak naik.

Ia pun mengganti merek beras yang biasa dibelinya.

“Biasanya saya beli beras merek Semangka, tapi sekarang harganya sudah Rp15.000 per kilogram. Jadi saya beralih ke beras merek Perahu yang sedikit lebih murah, sekitar Rp14.500 per kilogram. Padahal sebelumnya beras Perahu cuma Rp13.000,” keluh Nur.

Senada, Fransina, warga lainnya, menyebut harga beras tak pernah stabil.

Hampir setiap bulan, harga naik.

“Dulu kami masih bisa beli beras seharga Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo. Sekarang bisa tembus sampai Rp17.000. Kami yang hidup pas-pasan semakin terjepit,” ujar Fransina.

Dia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah ini.

"Pemerintah harus turun tangan. Soalnya beras ini makanan utama kami, yang bisa bikin kenyang," ujarnya.

Dampak kenaikan ini sangat terasa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan harian dan pekerja sektor informal.

Mereka mengaku terpaksa mengurangi konsumsi nasi, bahkan ada yang mencari alternatif pangan lain meski kualitasnya jauh dari layak.

Pemkot Sorong Tanggapi

Menanggapi keresahan warga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong menyatakan terus melakukan pengawasan berkala terhadap distribusi dan kualitas bahan pangan.

Milan Latumeten, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Sorong, menyatakan:

“Kami pernah temukan barang kedaluwarsa dan oplosan, namun saat itu langsung kami tindak tegas.”

Ia menambahkan, para pelanggar dipanggil ke kantor dan diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Sejauh ini, TPID belum kembali menemukan kasus manipulasi barang dalam inspeksi rutin mereka.

“Biasanya kami turun lapangan pada minggu kedua atau ketiga. Bahkan ada dinas seperti dinas perdagangan yang rutin mengecek setiap hari karena juga bagian dari TPID,” jelasnya.

Milan juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor bila menemukan kejanggalan.

“Kalau ada indikasi pedagang menyembunyikan barang jelek atau curang dalam menjual, laporan warga sangat membantu.”

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Sorong membuka Toko Pangan Kota Sorong (TOPAS) di area kantor Wali Kota, dinas perdagangan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan TOPAS sebagai alternatif berbelanja. Selain murah, kualitas barangnya juga kami awasi ketat,” tutup Milan. (*)