Mengapa Pembangunan Belasan Rumah Sakit di Papua Melibatkan TNI? | tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk membangun 12 hingga 14 rumah sakit tipe C di sejumlah daerah rawan di Papua. Pembangunan belasan rumah sakit di zona merah Papua melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI.

Pilihan Editor: Proyek IKN Terancam Mangkrak di Era Prabowo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kerja sama ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah rawan Papua itu bisa aman. "Agar pembangunan rumah sakit di Papua tercapai sesuai dengan tujuan," kata Sjafrie usai menandatangani memori kesepakatan antara Kemhan dan Kemenkes di kantornya, Selasa, 22 Juli 2025.

Meski melibatkan prajurit tentara, khususnya di satuan zeni, pembangunan belasan rumah sakit di zona merah Papua akan mengikuti skema Kemenkes. Sjafrie berujar pembangunan belasan rumah sakit di Papua ini dijadwalkan dimulai pada 2026 mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan melibatkan tentara untuk pembangunan rumah sakit di Papua. Menurut dia, pelibatan aparat militer itu ditujukan agar pembangunan berjalan lancar dan aman.

Dia mengakui faktor keamanan menjadi salah satu kendala kementeriannya untuk membangun rumah sakit di daerah merah Papua. "Karena itu kami minta tolong dengan Menhan (Sjafrie), supaya bisa bekerja sama agar pembangunan nanti aman," ujarnya. 

Budi mengatakan masih mendiskusikan ihwal seberapa besar pelibatan tentara di pembangunan rumah sakit di Papua. "Apakah seluruhnya dilakukan oleh (satuan) zeni, sebagian zeni, atau kontraktor," katanya.

Perihal anggaran pembangunan belasan rumah sakit di Papua ini, Budi berharap agar dialokasikan ke Kemhan. Termasuk, kata dia, tenaga kesehatan dan sumber daya manusia yang akan bekerja di rumah sakit tersebut. 

Dia mengatakan para dokter dan tenaga kesehatan itu akan diambil dari Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan. Hal ini juga menjadi poin kerja sama antara kedua kementerian tersebut.

Meski begitu, Budi menjelaskan tidak seluruh dokter maupun tenaga kesehatan di rumah sakit yang dibangun bersama TNI dari lulusan Universitas Pertahanan. Dia mengatakan kementeriannya akan merekrut tenaga kesehatan berlatar belakang Orang Asli Papua.

"Ada ekspektasi dari masyarakat harus ada Orang Asli Papua. Nanti dikombinasikan," ujarnya.

Dalam penandatanganan memori kesepakatan ini, Kemhan dan Kemenkes juga bekerja sama ihwal pengembangan rumah sakit milik TNI. Budi berujar rumah sakit yang dikelola Kemhan dan tentara itu akan diintegrasikan agar cakupannya bisa menyasar masyarakat sipil.

"Sehingga rumah sakit kita bisa memberi akses pelayanan yang bagus dan harga terjangkau. Ini cita-cita Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat mendapat akses kesehatan," ujarnya.