TRIBUNNEWS.COM  - Thailand dan Kamboja sepakat menekan usulan gencatan senjata “tanpa syarat” untuk menghentikan bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara.

Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan intensif di kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya, Kuala Lumpur, Senin (28/7/2025).

Pertemuan tersebut mempertemukan Pejabat Perdana Menteri Thailand sementara, Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dengan kehadiran duta besar Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam pengumuman resminya PM Anwar selaku mediator konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja, menjelaskan bahwa gencatan senjata berlaku mulai tengah malam ini waktu setempat.

"Alhamdulillah, dua negara sesama anggota ASEAN, Thailand dan Kamboja, telah sepakat untuk mengakhiri permusuhan mereka melalui penerapan gencatan senjata yang akan berlaku mulai tengah malam ini," ungkap PM Anwar Ibrahim via Instagram.

Gencatan senjata antara kedua negara Asia Tenggara ini diumumkan buntut perseteruan antara Thailand dan Kamboja memanas imbas sengketa wilayah perbatasan.

Terutama di sekitar situs warisan budaya dunia, Kuil Preah Vihear dan kompleks kuil kuno lainnya seperti Ta Krabei dan Ta Muen Thom.

Kuil-kuil ini dibangun sebagai tempat pemujaan ratusan tahun lalu, namun setelah masa kolonial Inggris batas wilayah antara Thailand dan Kamboja menjadi kabur. 

Akibatnya, wilayah kuil dan sekitarnya menjadi abu-abu secara hukum dan geopolitik. Hal ini memicu interpretasi yang berbeda dan terus menjadi bahan sengketa hingga berujung konflik berdarah.

Menewaskan sedikitnya 35 orang dan memaksa lebih dari 270.000 warga mengungsi.

Isi kesepakatan gencatan senjata Thailand–Kamboja yang diumumkan di Putrajaya mencakup beberapa poin utama hasil pertemuan:

1. Penghentian total pertempuran tanpa syarat di sepanjang perbatasan mulai tengah malam waktu setempat (17:00 GMT), termasuk semua serangan artileri, tembakan, dan pergerakan militer ofensif harus dihentikan.

2. Penahanan pergerakan pasukan dan rencana pembentukan zona aman di sekitar wilayah sengketa, termasuk kuil Ta Muen Thom dan Ta Kwai.

3. Pertemuan lanjutan komandan militer kedua negara pada hari berikutnya untuk menyusun mekanisme pemantauan gencatan senjata dan jalur komunikasi darurat untuk mencegah pelanggaran.

4. Jaminan akses kemanusiaan bagi lebih dari 270 ribu warga yang mengungsi, termasuk pembentukan koridor aman untuk bantuan pangan, obat-obatan, dan evakuasi.

5. Komitmen melanjutkan perundingan damai jangka panjang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur diplomasi dengan Malaysia sebagai mediator.

6. Dukungan internasional, termasuk keterlibatan Amerika Serikat, Tiongkok, dan ASEAN dalam memantau implementasi kesepakatan.

Situasi Thailand dan Kamboja

Rencananya pascagencatan senjata digelar, komandan militer Thailand dan Kamboja akan mengadakan pertemuan lanjutan pada Selasa (29/7/2025) untuk membahas mekanisme pemantauan gencatan senjata.

Kesepakatan juga membuka akses bantuan kemanusiaan menuju wilayah terdampak untuk membantu ratusan ribu warga yang mengungsi.

Meski kesepakatan telah diumumkan, laporan dari perbatasan menunjukkan situasi masih tegang.

Jurnalis Al Jazeera di Surin, Thailand, melaporkan tembakan artileri masih terdengar sesaat sebelum perundingan dimulai.

Militer Thailand mengonfirmasi satu warga tewas akibat roket yang ditembakkan dari sisi Kamboja ke Provinsi Sisaket sehari sebelumnya.

Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand menembakkan senjata berat dan bom asap ke wilayahnya, termasuk area di sekitar kuil Ta Muen Thom.

Gencatan senjata yang dicapai di Putrajaya ini menjadi upaya paling signifikan sejauh ini untuk menghentikan eskalasi konflik.

Dengan dukungan Malaysia sebagai mediator, serta keterlibatan Amerika Serikat, Tiongkok, dan ASEAN, kesepakatan ini diharapkan dapat membuka jalan menuju penyelesaian damai jangka panjang dan mengakhiri penderitaan warga sipil di perbatasan Thailand–Kamboja.

(Tribunnews.com / Namira)