Nasib Bupati Pati Sudewo : Didesak Mundur, Kini KPK Ungkit Dugaan Suap Stasiun Solo Balapan-Kalioso - Halaman all - Tribunsolo

TRIBUNSOLO.COM -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Bupati Pati, Sudewo, diduga menerima aliran dana berupa commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Informasi ini sudah dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

 “Benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Budi.

Baca juga: Sosok Sudewo Bupati Pati Viral Naikkan PBB 250 Persen: Lulusan UNS, Pernah Nyalon Bupati Karanganyar

Aliran dana tersebut diduga diterima Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

KPK akan mendalami informasi ini dalam proses penyidikan dan membuka kemungkinan untuk memanggil Sudewo guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Uang Rp3 Miliar yang Pernah Disita

Dalam persidangan kasus suap DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, KPK mengungkap adanya penyitaan uang tunai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo saat diperiksa sebagai saksi.

Namun, Sudewo menegaskan uang yang disita adalah dana gaji DPR dan hasil usaha pribadinya, serta membantah menerima uang dari proyek pembangunan jalur kereta antara Solo Balapan–Kalioso, yang dikerjakan PT Istana Putra Agung.

Baca juga: Korupsi DJKA Dikaitkan dengan Pemenangan Pilpres 2019, Jokowi Jawab Santai

Dia juga membantah menerima aliran dana senilai Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung atau Rp500 juta melalui staf Bernard Hasibuan.

Proyek DJKA Diduga Sarat Suap dan Manipulasi

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan yang lebih luas terhadap dugaan korupsi dan suap dalam sejumlah proyek DJKA.

Sejak OTT oleh KPK pada April 2023, telah ditetapkan lebih dari 14 tersangka, termasuk berbagai pejabat balai teknik perkeretaapian dan pihak swasta.

Total nilai fee yang terungkap mencapai miliaran rupiah, dengan sebagian kasus sudah memasuki tahap persidangan.

Selain proses hukum, Sudewo juga menghadapi tekanan publik.

Baca juga: Namanya Disebut Dalam Sidang Korupsi DJKA, Jokowi Tanggapi Singkat: Ya Ikut Proses Hukum yang Ada

Kelompok masyarakat, termasuk Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP), mendesak KPK untuk menangkap dan menahan Sudewo karena dianggap sudah memiliki bukti kuat, seperti uang Rp3 miliar yang disita.

LSM antikorupsi Jateng Corruption Watch (JCW) turut menyatakan kekecewaannya atas belum ditetapkannya Sudewo sebagai tersangka, meski indikasinya sudah jelas.

Sosok Sudewo Bupati Pati Lulusan UNS, Pernah Nyalon Bupati Karanganyar

Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan publik usai video pernyataannya yang menantang aksi demonstrasi warga terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) viral di berbagai media sosial.

Dalam video tersebut, Sudewo terlihat dengan nada tinggi menegaskan bahwa ia tidak akan mundur atau mengubah kebijakan, meski didemo puluhan ribu warga.

“Siapa yang mau menolak, saya tunggu. Silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: Jokowi di Solo Sebut Ada Orang Besar di Balik Kasus Ijazah, Rismon Sianipar Merasa Direndahkan

Pernyataan itu memicu reaksi keras dari masyarakat.

Ribuan warga dikabarkan tengah bersiap menggelar aksi protes besar-besaran pada 13 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan PBB yang disebut-sebut naik hingga 250 persen.

Menanggapi polemik yang memanas, Sudewo menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Pati

Ia menegaskan, dana tambahan yang diperoleh dari pajak tersebut akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur, termasuk peningkatan layanan RSUD RAA Soewondo.

Baca juga: 5 Jemaah Calon Haji Asal Pati Dipulangkan dari Embarkasi Solo Karena Masalah Kesehatan

Meski begitu, penjelasan itu belum cukup meredam kemarahan publik.

Warganet ramai-ramai menyampaikan kritik di akun media sosial resmi Bupati Pati, menganggap kebijakan ini memberatkan rakyat dan pernyataannya terlalu arogan.

Profil Bupati Pati Sudewo

Sudewo resmi menjabat sebagai Bupati Pati sejak awal 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra.

Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, namun gaya kepemimpinannya kerap memicu kontroversi.

Lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Oktober 1968, Sudewo menamatkan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, dengan spesialisasi Teknik Pembangunan.

Baca juga: Soal Pembunuhan Warga Pati, Polisi Sebut Sudah Tangkap 2 Pelaku, Pelaku Lain Masih Diburu

Dari PU ke Dunia Politik

Awal karier Sudewo dimulai di sektor konstruksi, sempat bekerja di PT Jaya Construction sebelum bergabung sebagai honorer di Departemen PU Kanwil Bali.

Namanya mulai dikenal saat terlibat dalam proyek jalan dan jembatan di Bali pada 1995.

Ia kemudian diangkat sebagai CPNS dan berpindah tugas ke berbagai daerah, termasuk di Kanwil PU Jawa Timur dan Dinas PU Kabupaten Karanganyar.

Sudewo mulai terjun ke dunia politik sejak 2002, meski sempat gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar.

Baca juga: Sambil Suaranya Bergetar, Sopir Truk Ceritakan Detik-detik Kecelakaan di Pantura Pati, 6 Orang Tewas

Ia kemudian aktif di Partai Demokrat dan berhasil lolos ke DPR RI periode 2009–2013.

Setelah sempat vakum, Sudewo kembali mencalonkan diri melalui Partai Gerindra dan terpilih untuk periode 2019–2024.

Di internal Gerindra, Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi di DPP sejak 2019 dan dikenal dekat dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Aktif di Organisasi Sejak Mahasiswa

Selain karier pemerintahan dan politik, Sudewo juga aktif di berbagai organisasi, antara lain:

• Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991)
• Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
• Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
• Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
• Koordinator Tim Sukses Pilkada dan Pilgub di berbagai daerah
• Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)

Arah Kebijakan dan Kritik Publik

Seiring dengan sorotan tajam atas kebijakan kenaikan PBB, banyak pihak mendesak Sudewo agar mengevaluasi pendekatannya dalam berkomunikasi dengan publik.

Meski pembangunan daerah menjadi alasan utama, kritik muncul karena pendekatan yang dianggap tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar dalam waktu dekat menjadi indikator bahwa kebijakan tersebut belum diterima masyarakat secara luas.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Pati akan mengkaji ulang kebijakan kontroversial itu.

(*)