JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kejanggalan ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos).

Salah satunya adalah 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi menerima bansos tersebut.

"Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.

Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.

Kemensos, kata Ivan, harus menindaklanjuti laporan PPATK tersebut agar penyaluran bansos tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

"Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali," ujar Ivan.

Selain itu, PPATK juga telah menerima sekitar 10 juta rekening penerima bansos dari kementerian yang dipimpin Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Dari 10 juta rekening yang diserahkan Kemensos, hanya 8.398.624 rekening yang teridentifikasi menerima bansos.

Sedangkan sisanya sekitar 1,7 juta rekening tidak ditemukan bukti bahwa mereka menerima bansos.

"Ini jelas menjadi perhatian. Bahkan, kami temukan hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun masih menerima bantuan," tegas Ivan.

Pentingnya Validasi Data

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menekankan pentingnya validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Namun saat itu, pentingnya validasi data disampaikannya ketika adanya laporan dari PPATK yang menyampaikan penerima bansos terindikasi bermain judi online (judol).

"Sekali lagi saya minta agar Kementerian Sosial memastikan validasi data sebelum mencoret nama penerima bansos yang diduga terlibat dalam judi online," ujar Maman dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

Maman juga mengapresiasi Kementerian Sosial (Kemensos) yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menindaklanjuti temuan yang mengindikasikan penerima bansos bermain judi online.

Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah untuk secara tegas menghapus praktik judi online.

"Pemerintah harus segera menindak tegas judi online dan memberikan hukuman bagi mereka yang terlibat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi judi di Indonesia," ujar Maman.