Puan Pastikan PDI-P Tetap Lantang Kritik Program Pemerintah yang Menyimpang - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan partainya akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika terdapat program yang menyimpang tidak berpihak pada rakyat.

Sebab, posisi PDI-P saat ini adalah sebagai penyeimbang pemerintah. Artinya, partainya bakal mendukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga tidak akan ragu mengkritik jika kebijakan tersebut menyimpang.

“Posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kami, mendukung semua kebijakan yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Puan, di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Puan Soal Sosok Sekjen PDI-P: Akan Ada Kejutan, Tunggu Saja

“Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak,” sambungnya.

Puan mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak ada pembagian oposisi dan koalisi sebagaimana yang sering dipahami publik.

“Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi,” jelas Puan.

Oleh karena itu, lanjut Puan, PDI-P akan menjalankan peranannya untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah, dan siap memberikan masukan ketika dianggap tak sesuai.

“Jika program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan. Jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga: Kader PDI-P di Solo Gabung PSI, Puan: Kalau Sudah Tak Ingin di Sini, Monggo

Dalam Kongres VI PDI-P di Bali, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap politik partai berlambang kepala banteng itu terhadap pemerintahan Prabowo.

Dalam pidatonya pada Sabtu (2/8/2025), Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.

"Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.

Dia menyebut demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDI-P akan tetap berada di luar kabinet namun tidak menjadi oposisi.

Baca juga: PDI-P Jadi Penyeimbang, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.

“PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.

Dalam posisi tersebut, PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi bakal bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan," ujar Megawati.

Momen Prabowo Membungkuk di Depan Anggota DPR Usai Pidato