CIREBON, KOMPAS.TV - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memberi tanggapan mengenai isu kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 1000 persen. 

"Kenaikan ada, tetapi tidak sampai 1000 persen. Nah, nanti dari tidak 1000 persen itu, saya sudah kaji ulang," ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo di Balai Kota Cirebon, Kamis (14/8/2025), dipantau dari tayangan program Kompas Siang KompasTV. 

Ia mengatakan baru menjabat selama 5 bulan, tetapi mengaku akan berupaya melakukan proses kaji ulang dengan cepat. 

"Sehingga insyaallah mudah-mudahan kita bisa ada formulasi yang bagus sehingga bisa menurunkan PBB tersebut," tuturnya.

Baca Juga: Tak Hanya di Pati, Pajak di Cirebon Naik Hingga 1.000 Persen, Warga Tuntut Pembatalan

Sebelumnya, warga Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menyatakan protes dan menuntut pembatalan kebijakan kenaikan pajak hingga 1000 persen. 

"Kami warga Kota Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menolak kebijakan kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar 1.000 persen yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi," ujar Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati kepada Kompas.com, Rabu (13/8) petang.

Kami memberikan ruang untuk
Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini

Ia mengungkap telah memperjuangkan penolakan kebijakan kenaikan PBB bersama warga Cirebon lain sejak tahun lalu hingga kini.

Baca Juga: Kenaikan Pajak di Jombang Dikeluhkan Warga, Ini Penjelasan Bupati

Ia menyatakan warga telah mengajukan protes ke DPRD, menggelar demo, serta mengirim aspirasi langsung pada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, penolakan mereka sering tidak diangggap representatif. 

"Padahal penolakan ini deras dilakukan oleh masyarakat. Kami berharap media menyuarakan agar perjuangan ini terdengar," katanya. 

Menilik apa yang terjadi di daerah lain, Hetta menyorot adanya pembatalan kenaikan PBB hingga 250 persen di Pati dan menyatakan ingin menuntut hal sama kepada pemerintah kota Cirebon. 

"Kami ingin menuntut hal yang sama, yakni pembatalan kenaikan PBB yang sangat tidak masuk akal dan memberatkan ekonomi warga," ucapnya.