JAKARTA, KOMPAS.com – Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Desakan ini dinilai penting agar pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan, desakan pertama adalah memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran.

“Hal ini bisa dengan mengurangi porsi belanja untuk program populis secara signifikan. Mengembalikan transfer ke daerah pada porsinya hingga mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945,” ujar Riefky dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

7 Desakan Darurat Ekonomi untuk Prabowo

1. Perbaikan Misalokasi Anggaran

Mengurangi belanja untuk program populis, mengembalikan porsi transfer ke daerah, serta memastikan alokasi dana pendidikan sesuai UUD 1945.

2. Kembalikan Independensi Institusi Negara

Aliansi menilai independensi, transparansi, dan fungsi institusi negara harus dipulihkan. Hal ini dengan mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dan memulihkan tata kelola Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dari konflik kepentingan politik. Selain itu, Bank Indonesia (BI) dituntut harus kembali pada marwahnya sebagai bank sentral independen, bukan sebagai penyandang dana proyek politik.

3. Hentikan Dominasi Negara

Negara diminta mengurangi intervensi berlebihan yang melemahkan aktivitas ekonomi lokal, termasuk pelibatan BUMN, TNI, hingga Polri dalam sektor bisnis.

4. Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi

Dosen Ekonomi UI Rizki Nauli Siregar mengatakan, menderegulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif mendesak untuk dilakukan. 

5. Atasi Ketimpangan Ekonomi

Kebijakan yang memprioritaskan pengurangan ketimpangan harus menjadi fokus. Contohnya menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga beras serta kebutuhan pokok dengan mekanisme pasar.

6. Kebijakan Berbasis Bukti dan Teknokrasis

Pemerintah diminta kembali pada proses pengambilan keputusan berbasis bukti, bukan populisme yang berpotensi mengganggu kestabilan fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Danantara.

7. Perkuat Kualitas Institusi dan Tata Kelola

Desakan terakhir menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan memberantas rente.

“Ini bisa dilakukan dengan mengembalikan amanat UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, di mana militer hanya untuk pertahanan, serta menghentikan segala bentuk represi dan intimidasi. Partai politik juga harus dikelola profesional, bukan oleh kroni tertentu. Yang penting, memberantas budaya suap antara perusahaan dan pejabat publik,” tutup Rizki.