AS Beri Syarat Turki Berhenti Dukung Hamas Jika Ingin Beli Jet Tempur Siluman F-35 - Sindonews
3 min read
Dunia Internasional,
AS Beri Syarat Turki Berhenti Dukung Hamas Jika Ingin Beli Jet Tempur Siluman F-35
Selasa, 09 September 2025 - 11:08 WIB
Para anggota Parlemen AS memberi sejumlah syarat kepada Turki jika ingin tetap membeli jet tempur siluman F-35. Salah satu syaratnya adalah berhenti mendukung Hamas. Foto/Nordic Monitor
A
A
A
ANKARA - Para anggota Parlemen Amerika Serikat (AS) memberikan sejumlah syarat kepada Turki jika ingin tetap membeli jet tempur siluman F-35. Salah satu syarat tersebut adalah Ankara harus berhenti mendukung kelompok perlawanan Palestina; Hamas, dan faksi-faksinya.
Syarat-syarat itu diajukan para anggota Parlemen AS dalam rancangan amandemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2026.
Selain harus berhenti mendukung Hamas, syarat itu juga mencakup kesanggupaan Ankara untuk tidak menimbulkan ancaman bagi Israel, dan berhenti bekerja sama dengan musuh-musuh Washington yang mencakup Rusia, China, dan Korea Utara.
Baca Juga: AS Tetap Tolak Turki Gabung Program Jet Tempur Siluman F-35 karena S-400 Rusia
Para anggota Parlemen yang mendukung amandemen tersebut menyebutkan beberapa kekhawatiran, termasuk akuisisi Turki atas sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, pelanggaran berulang kali terhadap wilayah udara Yunani, dan perselisihan mengenai Siprus Utara.
Gus Bilirakis dari Partai Republik dan Brad Schneider dari Partai Demokrat mengatakan amandemen yang diajukan akan melarang penjualan F-35 kepada Ankara kecuali Gedung Putih menyatakan bahwa Turki tidak "secara substansial mendukung Hamas atau salah satu faksinya."
Amandemen lain mewajibkan Departemen Luar Negeri, Pertahanan, dan Keuangan AS untuk melakukan investigasi terperinci dan menyerahkan laporan bersama kepada Kongres yang mengkaji apakah Turki menyembunyikan anggota Hamas atau aset keuangannya, atau mengizinkan pejabat kelompok tersebut beroperasi dari wilayahnya.
Mengutip dari Middle East Monitor, Selasa (9/9/2025), laporan tersebut, yang diminta dalam 180 hari, akan menilai risiko keamanan bagi AS dan sekutunya, aktivitas kelompok-kelompok milisi termasuk Hamas, Hizbullah, dan Garda Revolusi Iran, sejarah terorisme, ancaman terhadap personel dan pangkalan AS, serta tanggapan Turki terhadap ancaman-ancaman tersebut.
Turki telah dikeluarkan dari program F-35 pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Sementara Ankara terus menuntut penerimaan kembali dalam program itu, Kongres AS telah berulang kali berupaya untuk mensyaratkan pengembalian tersebut dengan jaminan politik dan keamanan yang ketat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menekan Washington untuk menghentikan transfer F-35 ke Ankara.
Namun, pemerintahan Presiden Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda. Duta Besar AS untuk Turki, Thomas Barrack, baru-baru ini menggambarkan Ankara sebagai "sangat kooperatif", dan mencatat bahwa Washington telah mengandalkan Turki dan Qatar sebagai jalur belakang ke Hamas dalam upaya diplomatik baru-baru ini.
Jika disahkan, amandemen tersebut dapat memblokir akses Ankara secara permanen ke jet tempur F-35 AS.
Syarat-syarat itu diajukan para anggota Parlemen AS dalam rancangan amandemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2026.
Selain harus berhenti mendukung Hamas, syarat itu juga mencakup kesanggupaan Ankara untuk tidak menimbulkan ancaman bagi Israel, dan berhenti bekerja sama dengan musuh-musuh Washington yang mencakup Rusia, China, dan Korea Utara.
Baca Juga: AS Tetap Tolak Turki Gabung Program Jet Tempur Siluman F-35 karena S-400 Rusia
Para anggota Parlemen yang mendukung amandemen tersebut menyebutkan beberapa kekhawatiran, termasuk akuisisi Turki atas sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, pelanggaran berulang kali terhadap wilayah udara Yunani, dan perselisihan mengenai Siprus Utara.
Gus Bilirakis dari Partai Republik dan Brad Schneider dari Partai Demokrat mengatakan amandemen yang diajukan akan melarang penjualan F-35 kepada Ankara kecuali Gedung Putih menyatakan bahwa Turki tidak "secara substansial mendukung Hamas atau salah satu faksinya."
Amandemen lain mewajibkan Departemen Luar Negeri, Pertahanan, dan Keuangan AS untuk melakukan investigasi terperinci dan menyerahkan laporan bersama kepada Kongres yang mengkaji apakah Turki menyembunyikan anggota Hamas atau aset keuangannya, atau mengizinkan pejabat kelompok tersebut beroperasi dari wilayahnya.
Mengutip dari Middle East Monitor, Selasa (9/9/2025), laporan tersebut, yang diminta dalam 180 hari, akan menilai risiko keamanan bagi AS dan sekutunya, aktivitas kelompok-kelompok milisi termasuk Hamas, Hizbullah, dan Garda Revolusi Iran, sejarah terorisme, ancaman terhadap personel dan pangkalan AS, serta tanggapan Turki terhadap ancaman-ancaman tersebut.
Turki telah dikeluarkan dari program F-35 pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Sementara Ankara terus menuntut penerimaan kembali dalam program itu, Kongres AS telah berulang kali berupaya untuk mensyaratkan pengembalian tersebut dengan jaminan politik dan keamanan yang ketat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menekan Washington untuk menghentikan transfer F-35 ke Ankara.
Namun, pemerintahan Presiden Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda. Duta Besar AS untuk Turki, Thomas Barrack, baru-baru ini menggambarkan Ankara sebagai "sangat kooperatif", dan mencatat bahwa Washington telah mengandalkan Turki dan Qatar sebagai jalur belakang ke Hamas dalam upaya diplomatik baru-baru ini.
Jika disahkan, amandemen tersebut dapat memblokir akses Ankara secara permanen ke jet tempur F-35 AS.
(mas)