Sumber :

• www.viva.co.id

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Kepala Staf Kepresidenan (KSP), M Qodari, mengungkapkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait standar higienitas dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data ini menyoroti minimnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS).

“Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” ujar Qodari. Kamis, 25 September 2025.

Selain sertifikasi, banyak dapur SPPG juga belum menjalankan prosedur standar keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP, bahkan cuma 312 yang benar-benar menerapkannya.

“Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP,” tambah Qodari. Seperti dikutip dari viva.co.id.

Qodari menegaskan, agar program MBG berjalan aman, diperlukan dukungan penuh lintas kementerian/lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Qodari menyebut pengawasan kepatuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Hasil koordinasi dengan BPOM menunjukkan regulasi sudah diterbitkan. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.

Lebih lanjut, Qodari menyampaikan data BPOM terkait kasus keracunan pangan. Mayoritas insiden terjadi di dapur MBG yang baru beroperasi kurang dari sebulan.

“Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya. Kalau di dunia penerbangan ada Critical Eleven, maka di BGN ini ada critical one month,” pungkas Qodari.