DPR tetap akan mendengar alasan kepolisian melakukan penahanan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait penahanan sejumlah mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Menurut Saan, koordinasi ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Meski begitu, DPR tetap akan mendengar alasan kepolisian melakukan penahanan.

“Terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin tadi terkait Pak Dasco soal kawan-kawan yang masih ditahan. Ini karena ada aktivis yang demo, dan ada perusuh ya,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Saan menegaskan, pihaknya akan memilah kasus mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi dari yang terlibat perusakan atau tindak pidana.

“Nanti kami akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasco, mana yang bisa kita coba minta kepada pihak kepolisian untuk dipercepat pembebasannya. Tapi tentu kita juga akan mendengar dari polisi terkait pelanggaran apa yang dilakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa yang terbukti hanya berdemonstrasi tanpa pelanggaran hukum akan diupayakan segera dibebaskan.

“Kalau murni demonstrasi nanti komunikasi dengan Pak Dasco akan kita minta supaya pelan-pelan yang bisa dikeluarkan, segera dikeluarkan. Ini akan kita komunikasikan secepat mungkin,” pungkasnya.

DPR Minta Maaf

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kekeliruan para anggota dewan dalam menjalankan tugas.

Hal itu ia sampaikan dalam audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama perwakilan organisasi kepemudaan dan keagamaan.

“Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat,” ujar Dasco di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Rabu (3/9).

Namun, Dasco menilai permintaan maaf saja tidak cukup tanpa langkah evaluasi. Ia menegaskan DPR telah mengambil sejumlah keputusan.

“Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan per 30 Agustus 2025,” jelasnya.

“Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,” tambahnya.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 3 September 2025

ejumlah organisasi yang hadir itu di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Puan menegaskan DPR berkomitmen mendampingi proses kebijakan strategis pemerintah serta terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik.

Salah satu poin utama dalam pernyataan mereka adalah mendesak pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap para anggotanya di DPR.

Presiden Prabowo Subianto mendesak DPR Peka Wakil Rakyat dan membatalkan tunjangan perumahan Rp50 juta serta moratorium kunjungan luar negeri. Akankah desakan ini mengubah wajah parlemen di mata publik?

Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik sepakat menghapus tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Apa alasan di baliknya?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kericuhan unjuk rasa DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, menjanjikan introspeksi dan menghormati hak berpendapat. Simak detailnya!

Dia mengatakan DPR menerima aspirasi yang disampaikan dan akan melakukan Introspeksi ke dalam.

Satriadi berjanji akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.

Puan berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara transparan oleh pihak terkait.

Komnas HAM mendesak kepolisian memprioritaskan Keadilan Restoratif bagi para demonstran yang ditahan. Simak alasan di balik tuntutan penting ini dan berapa banyak yang terdampak.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Penanganan Demo harus menjunjung tinggi HAM dan keadilan restoratif, bukan kekerasan berlebihan. Simak selengkapnya!

Jenderal Sigit menyampaikan apresiasi kepada anggota Brimob yang selama empat hari terakhir terus menjaga markas.

Ratusan anggota tersebut terdiri dari 100 TNI, 200 Polri serta 20 Unsur Pimpinan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada Korps Brimob atas kesigapan mereka selama empat hari menjaga markas dari aksi kerusuhan. Apa pesan pentingnya?

Dia memastikan Polri akan menyelidiki pelaku di lapangan, aktor, dan sosok yang membiayai aksi demo ricuh ini.

Polda Metro Jaya angkat bicara mengenai isu penggunaan peluru karet dalam pengamanan unjuk rasa. Simak penjelasan lengkapnya terkait SOP dan pernyataan Kapolri yang sempat viral.