Bagikan:

JAKARTA - Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mendakwa Rodrigo Duterte terlibat dalam pembunuhan 76 orang saat menjabat sebagai Presiden Filipina dan sebelumnya sebagai wali kota daerah selatan negara tersebut.

ICC merinci tudingan pembunuhan itu dalam tiga dakwaan. Dakwaan pertama menyebutkan 19 korban tewas saat Duterte menjabat sebagai Wali Kota (Walkot) Davao City antara tahun 2013 dan sekitar tahun 2016. 

Selanjutnya, dakwaan kedua melibatkan 14 orang yang tewas dalam pembunuhan yang ditargetkan antara tahun 2016 dan 2017 saat Duterte menjabat. 

Kemudian, dakwaan ketiga menyebutkan pembunuhan 43 orang dalam apa yang disebut "operasi pembersihan" antara tahun 2016 dan 2018.

Dakwaan yang telah disunting tersebut dipublikasikan pada Senin waktu setempat setelah jaksa penuntut umum (JPU) ICC menyerahkan berkas dakwaan setebal 15 halaman ke pengadilan pada 4 Juli. 

Dalam berkas itu, Duterte dituding memerintahkan dan mengizinkan "tindakan kekerasan termasuk pembunuhan yang dilakukan terhadap terduga penjahat, termasuk terduga pengedar dan pengguna narkoba."

Duterte maupun pengacaranya hingga saat ini belum merespons atas dakwaan tersebut. 

Tuduhan serupa pernah dialamatkan Duterte saat menjabat sebagai Presiden Filipina yang kemudian disangkalnya. Kala itu, Duerte dituduh telah mengizinkan pembunuhan di luar hukum, meskipun secara terbuka mengancam tersangka narkoba dengan hukuman mati dan mendorong polisi untuk melepaskan tembakan jika tersangka melawan penangkapan dengan kekerasan dan mengancam penegak hukum.

Duterte ditangkap oleh aparat Filipina pada Maret berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh ICC. Ia kini ditahan di fasilitas ICC di Belanda.

Para pendukung Duterte mengkritik Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., rival politik Duterte, karena menangkap dan menyerahkan Duterte ke pengadilan yang yurisdiksinya diperdebatkan oleh para pendukungnya.