RADAR BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai upaya memperkuat pergerakan roda perekonomian nasional sekaligus menarik tenaga kerja.

Kebijakan paket ekonomi diumumkan langsung oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin, 15 September 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan delapan program akselerasi yang segera dijalankan pada tahun 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program  dalam paket ekonomi, yang secara khusus berfokus pada penyerapan tenaga kerja.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Setiap peserta akan menerima uang saku setara upah minimum selama enam bulan, dengan anggaran sebesar Rp198 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) khusus untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, yang ditargetkan menjangkau 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar.

Untuk memperkuat jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan Rp7 triliun untuk program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang akan diberikan pada Oktober dan November 2025.

Bukan hanya itu, subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian juga akan disalurkan kepada pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online, kurir, dan sopir. Target penerima manfaat mencapai 731.361 orang.

Di sektor perumahan, suku bunga program pembiayaan rumah BPJS Ketenagakerjaan diturunkan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen, guna meringankan beban masyarakat.

Untuk mendorong transformasi digital, pemerintah menyiapkan pilot project ekonomi digital atau gig economy di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta. 

Sementara itu, reformasi birokrasi dilakukan dengan mempercepat integrasi sistem antar-kementerian/lembaga melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis Online Single Submission (OSS).

Kabar baik juga datang untuk sektor UMKM. Pemerintah memberikan kepastian hukum perpajakan dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga tahun 2029. Aturan ini tidak lagi diperpanjang setiap tahun, melainkan berlaku hingga periode tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan peran penting Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang akan bertugas memantau dan mengakselerasi seluruh program prioritas Presiden Prabowo.

“Dengan adanya tim ini, hambatan-hambatan yang dirasakan dunia usaha bisa kita hilangkan, sehingga pertumbuhan swasta dapat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah,” pungkas Menkeu Purbaya.