PKB Minta Pemerintah Bentuk Tim Independen Usut Tragedi Demo - Beritasatu
PKB Minta Pemerintah Bentuk Tim Independen Usut Tragedi Demo
Jakarta, Beritasatu.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pembentukan komite investigasi independen untuk mengusut jatuhnya korban jiwa dan luka dalam gelombang demonstrasi di sejumlah daerah yang terjadi sejak 25 Agustus 2025.
"Kami juga mendorong adanya komite investigasi yang independen untuk mengusut kenapa kawan-kawan banyak yang menjadi korban, kenapa banyak jatuh korban dan apa yang terjadi sehingga hasilnya bisa kita lihat secara objektif," ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB Riezal Ilham Pratama dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Riezal menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sebelas demonstran yang disebutnya sebagai harga yang terlalu mahal dalam memperjuangkan aspirasi. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan terhadap peristiwa tersebut.
BACA JUGA
PKB Dorong Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset
“Bagi kami, yang pertama, mereka meregang nyawa. Mereka harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan aspirasi. Ini harga yang sangat mahal. Yang paling penting adalah pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, wajib mendengarkan tuntutan-tuntutan dan aspirasi dari mereka yang memperjuangkan aspirasi,” ucapnya.
PKB juga menolak segala bentuk kekerasan selama proses demonstrasi dan meminta aparat keamanan mengevaluasi pendekatan dalam menangani aksi massa.
Riezal menilai perlu adanya reformasi agar ke depan penanganan demonstrasi lebih humanis dan tidak memakan korban jiwa.
BACA JUGA
DPP PKB Dukung Evaluasi Tunjangan Anggota DPR
PKB juga menyatakan seluruh korban yang tidak melakukan pelanggaran hukum harus segera dibebaskan, dan korban luka diberi akses penuh terhadap layanan kesehatan.
“Pastikan prosesnya itu baik, tepat. Jika mereka tidak melanggar hukum, maka patut segera dibebaskan,” pungkasnya.
17+8 Tuntutan Rakyat
Elemen mahasiswa dan masyarakat menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, DPR hingga aparat penegakan hukum. Berdasarkan dokumen yang beredar luas di media sosial, tuntutan rakyat dibagi untuk beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda.
Sebanyak 17 tuntutan rakyat wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
BACA JUGA
Kesenjangan Memburuk, Rakyat Mengamuk
Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Rakyat (Deadline: 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas kapolri
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi tugas kementerian sektor ekonomi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Jakarta, Beritasatu.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pembentukan komite investigasi independen untuk mengusut jatuhnya korban jiwa dan luka dalam gelombang demonstrasi di sejumlah daerah yang terjadi sejak 25 Agustus 2025.
"Kami juga mendorong adanya komite investigasi yang independen untuk mengusut kenapa kawan-kawan banyak yang menjadi korban, kenapa banyak jatuh korban dan apa yang terjadi sehingga hasilnya bisa kita lihat secara objektif," ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB Riezal Ilham Pratama dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Riezal menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sebelas demonstran yang disebutnya sebagai harga yang terlalu mahal dalam memperjuangkan aspirasi. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan terhadap peristiwa tersebut.
BACA JUGA
PKB Dorong Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset
“Bagi kami, yang pertama, mereka meregang nyawa. Mereka harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan aspirasi. Ini harga yang sangat mahal. Yang paling penting adalah pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, wajib mendengarkan tuntutan-tuntutan dan aspirasi dari mereka yang memperjuangkan aspirasi,” ucapnya.
PKB juga menolak segala bentuk kekerasan selama proses demonstrasi dan meminta aparat keamanan mengevaluasi pendekatan dalam menangani aksi massa.
Riezal menilai perlu adanya reformasi agar ke depan penanganan demonstrasi lebih humanis dan tidak memakan korban jiwa.
BACA JUGA
DPP PKB Dukung Evaluasi Tunjangan Anggota DPR
PKB juga menyatakan seluruh korban yang tidak melakukan pelanggaran hukum harus segera dibebaskan, dan korban luka diberi akses penuh terhadap layanan kesehatan.
“Pastikan prosesnya itu baik, tepat. Jika mereka tidak melanggar hukum, maka patut segera dibebaskan,” pungkasnya.
17+8 Tuntutan Rakyat
Elemen mahasiswa dan masyarakat menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, DPR hingga aparat penegakan hukum. Berdasarkan dokumen yang beredar luas di media sosial, tuntutan rakyat dibagi untuk beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda.
Sebanyak 17 tuntutan rakyat wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
BACA JUGA
Kesenjangan Memburuk, Rakyat Mengamuk
Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Rakyat (Deadline: 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas kapolri
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi tugas kementerian sektor ekonomi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.