Rabu, 24 September 2025 - 20:55 WIB

WASHINGTON - Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan intervensi bersenjata di Palestina , menekankan perlunya membangun tentara internasional untuk "membebaskan Palestina". Dia mendorong dunia untuk melawan "tirani dan totalitarianisme" yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan NATO.

Petro menyampaikan seruan tersebut dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa, mendesak negara-negara yang menentang genosida untuk bergabung sebagai front persatuan dan membentuk koalisi internasional yang kuat guna melindungi kehidupan rakyat Palestina.

“Kita membutuhkan pasukan yang kuat dari negara-negara yang tidak menerima genosida. Itulah sebabnya saya mengajak bangsa-bangsa di dunia dan rakyatnya, lebih dari segalanya, sebagai bagian integral dari umat manusia, untuk menyatukan senjata dan pasukan. Kita harus membebaskan Palestina,” ujarnya dilansir Press TV.

Petro lebih lanjut menegaskan bahwa sudah saatnya untuk bertindak, bukan sekadar kata-kata, menekankan bahwa “mereka tidak hanya akan mengebom Gaza, bukan hanya Karibia seperti yang telah mereka lakukan, tetapi seluruh umat manusia yang menuntut kebebasan.”

Ia juga menyatakan keprihatinan bahwa tindakan Washington dan NATO merusak demokrasi dan berkontribusi pada kebangkitan tirani dan totalitarianisme dalam skala global, menekankan perlunya mengibarkan bendera kebebasan atau kematian.

Seruan Petro untuk intervensi bersenjata di Palestina sejalan dengan usulan serupa dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyatakan kesediaannya untuk menyediakan 20.000 tentara bagi pasukan bersenjata yang dapat dikerahkan di Gaza.

Israel telah melancarkan perang genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023, setelah para pejuang perlawanan Palestina melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas Zionis tersebut sebagai tanggapan atas kampanye pertumpahan darah dan penghancuran yang telah berlangsung puluhan tahun oleh rezim tersebut terhadap warga Palestina.

Sejak 2 Maret, rezim Israel telah menutup semua perlintasan perbatasan, menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan, dan semakin memperparah krisis kemanusiaan Gaza yang sudah mengerikan.

BacaJuga: 80 Persen Anggota PBB Akui Negara Palestina, PM Jepang: Tindakan Sepihak Israel Tak Bisa Diterima

Serangan berdarah rezim tersebut di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Secara terpisah pada hari Selasa, Presiden Chili Gabriel Boric menyatakan keinginannya agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diadili di pengadilan internasional atas tuduhan genosida di Jalur Gaza, dengan membandingkannya dengan kasus-kasus di Balkan dan Rwanda.

"Saya tidak ingin melihat Netanyahu dihancurkan oleh rudal bersama keluarganya," ujarnya dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. "Saya ingin melihat Netanyahu dan mereka yang bertanggung jawab atas genosida terhadap rakyat Palestina diadili di hadapan Mahkamah Internasional."

Boric juga mengecam serangan Israel terhadap Qatar dan agresinya terhadap Iran, menyoroti perlunya komunitas internasional untuk memerangi kebencian dan memperkuat sistem multilateral.

Mengenai situasi di Gaza, ia mengakui kesulitan dalam menemukan kata-kata baru untuk mengungkapkan tragedi yang sedang berlangsung.

Dalam sebuah refleksi yang menyentuh, Boric menggarisbawahi hilangnya nyawa tak berdosa yang tragis dalam krisis Palestina dan menarik paralelnya dengan kekejaman historis, yang mencirikan krisis tersebut sebagai masalah kemanusiaan global.

"Ribuan manusia tak berdosa kehilangan nyawa hanya karena menjadi warga Palestina ... daripada berbicara tentang angka, kecaman, atau tuntutan, saya ingin berbicara tentang kemanusiaan hari ini," ujar presiden Chili.

Ketika anak-anak terbaring di bawah reruntuhan, "ada rasa sakit yang nyata di negara kami, di Chili," yang memiliki komunitas Palestina terbesar di dunia di luar negara-negara Arab, tambahnya.

Dalam sambutan penutupnya, Boric menekankan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi dan menyerukan transformasi rasa sakit dan kebencian menjadi upaya penegakan keadilan, serta menentang pemberian konsesi terhadap kekerasan.

(ahm)