Proyek IKN Tetap Jalan di 2026, Pemerintah Sisihkan Anggaran Rp6,3 Triliun - SINDOnews.com
2 min read
Proyek IKN Tetap Jalan di 2026, Pemerintah Sisihkan Anggaran Rp6,3 Triliun
Minggu, 17 Agustus 2025 - 17:00 WIB
Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan tetap berlanjut pada 2026. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berlanjut pada 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, tercatat alokasi dana sebesar Rp6,3 triliun untuk Otorita IKN dengan belanja mencapai Rp6,26 triliun.
"Rp6,3 triliun untuk IKN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip Minggu (17/8).
Baca Juga: Proyek IKN Tetap Jalan Terus meski Utang Pemerintah Tembus Rp7.080 Triliun
Sri Mulyani menegaskan alokasi tersebut masuk dalam pos belanja pemerintah pusat. Meski nilainya lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp13,5 triliun pemerintah tetap menempatkan IKN sebagai proyek prioritas jangka panjang.
Selain anggaran melalui APBN, pembiayaan IKN juga akan tetap ditempuh melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta dukungan investasi swasta. Pemerintah berharap kombinasi pembiayaan ini menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa menekan fiskal terlalu besar.
Pembangunan IKN sendiri sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Artinya, proyek tersebut masih menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional meskipun alokasi anggarannya mengalami penyesuaian.
Namun, dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto tidak secara eksplisit menyinggung kelanjutan IKN. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pemerintah terhadap proyek yang dimulai sejak masa Presiden Joko Widodo itu.
Pemerintah menegaskan, absennya penyebutan IKN dalam pidato presiden tidak berarti pembangunan dihentikan. Menurut Kementerian Keuangan, keberadaan anggaran yang jelas di RAPBN menjadi bukti komitmen berjalannya proyek pada tahun anggaran mendatang.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi Naik 14,2% Jadi Rp2.175 Triliun di 2026
IKN sejak awal diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, serta berbasis hijau. Tahap pembangunan yang telah dimulai di Kalimantan Timur mencakup infrastruktur dasar, istana presiden, hingga perkantoran kementerian.
Sri Mulyani menyebutkan pembiayaan ke depan akan lebih mengedepankan partisipasi swasta, terutama untuk sektor perumahan, transportasi, dan fasilitas umum. Pemerintah menyiapkan insentif agar investor tertarik menanamkan modalnya di kawasan ibu kota baru.
Pemerintah memastikan akan terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, guna memastikan kelancaran pembangunan. "IKN merupakan proyek jangka panjang yang akan berjalan bertahap sesuai kemampuan fiskal dan dukungan investasi," ujar Sri Mulyani.
"Rp6,3 triliun untuk IKN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip Minggu (17/8).
Baca Juga: Proyek IKN Tetap Jalan Terus meski Utang Pemerintah Tembus Rp7.080 Triliun
Sri Mulyani menegaskan alokasi tersebut masuk dalam pos belanja pemerintah pusat. Meski nilainya lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp13,5 triliun pemerintah tetap menempatkan IKN sebagai proyek prioritas jangka panjang.
Selain anggaran melalui APBN, pembiayaan IKN juga akan tetap ditempuh melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta dukungan investasi swasta. Pemerintah berharap kombinasi pembiayaan ini menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa menekan fiskal terlalu besar.
Pembangunan IKN sendiri sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Artinya, proyek tersebut masih menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional meskipun alokasi anggarannya mengalami penyesuaian.
Namun, dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto tidak secara eksplisit menyinggung kelanjutan IKN. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pemerintah terhadap proyek yang dimulai sejak masa Presiden Joko Widodo itu.
Pemerintah menegaskan, absennya penyebutan IKN dalam pidato presiden tidak berarti pembangunan dihentikan. Menurut Kementerian Keuangan, keberadaan anggaran yang jelas di RAPBN menjadi bukti komitmen berjalannya proyek pada tahun anggaran mendatang.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi Naik 14,2% Jadi Rp2.175 Triliun di 2026
IKN sejak awal diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, serta berbasis hijau. Tahap pembangunan yang telah dimulai di Kalimantan Timur mencakup infrastruktur dasar, istana presiden, hingga perkantoran kementerian.
Sri Mulyani menyebutkan pembiayaan ke depan akan lebih mengedepankan partisipasi swasta, terutama untuk sektor perumahan, transportasi, dan fasilitas umum. Pemerintah menyiapkan insentif agar investor tertarik menanamkan modalnya di kawasan ibu kota baru.
Pemerintah memastikan akan terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, guna memastikan kelancaran pembangunan. "IKN merupakan proyek jangka panjang yang akan berjalan bertahap sesuai kemampuan fiskal dan dukungan investasi," ujar Sri Mulyani.
(nng)