BOGOTA, KOMPAS.com – Pemerintah Kolombia menghentikan seluruh pembelian senjata dari Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump mencoret negara Amerika Selatan itu dari daftar sekutu dalam perang melawan narkoba.

Langkah mengejutkan ini diumumkan sehari setelah Trump menuding Presiden Gustavo Petro gagal menekan produksi kokain dan bahkan membiarkannya melonjak ke “rekor tertinggi sepanjang masa.”

“Akibatnya, saya menetapkan Kolombia telah gagal secara nyata memenuhi kewajiban pengendalian narkoba,” kata Trump pada Senin (15/9/2025).

Tanggapan Kolombia 

Menyusul pernyataan itu, Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti langsung bereaksi keras.

“Mulai saat ini, senjata tidak akan lagi dibeli dari Amerika Serikat,” ujarnya kepada Blu Radio, Selasa (16/9/2025).

Komandan Angkatan Darat Kolombia, Jenderal Francisco Cubides, menegaskan bahwa perjuangan negaranya melawan narkoba tidak akan berhenti.

“Kami akan terus berjuang memutus rantai perdagangan narkoba, dengan atau tanpa dukungan Amerika,” ucapnya.

Keputusan Trump menandai kali pertama dalam tiga dekade sekutu utama AS di Amerika Latin itu didiskualifikasi dari status mitra perang narkoba. 

Meski dinilai lebih bersifat simbolis, langkah ini dipandang sebagai tamparan diplomatik yang keras bagi Presiden Petro.

Petro balik menyerang

Petro, mantan gerilyawan kiri yang terpilih pada 2022, balik menuding Washington. 

Ia mengatakan, Kolombia akan mengakhiri ketergantungan militernya pada “bantuan cuma-cuma” dari AS.

Ia juga mengkritik kebijakan global perang narkoba yang dinilainya gagal total.

“Dunia harus mengubah kebijakan antinarkoba karena sudah terbukti gagal,” tulis Petro di X.

Menurutnya, konsumsi kokain global justru meningkat, terutama di Eropa. Sementara di Amerika Serikat, angka penggunaan kokain relatif stabil karena banyak pengguna beralih ke fentanyl, “yang 30 kali lebih mematikan.”

Kritik dari Washington

Pemerintah AS sendiri menyalurkan sekitar 380 juta dollar AS (sekitar Rp 6 triliun) per tahun untuk mendukung upaya Kolombia memberantas kartel narkoba dan kelompok gerilya yang dibiayai dari perdagangan kokain.

Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut Petro sebagai pemimpin “erratic” alias plin-plan dan tidak lagi bisa menjadi mitra yang baik bagi Washington.

“Sayangnya, mereka sekarang punya presiden yang, selain erratic, bukanlah mitra yang baik dalam menghadapi kartel narkoba,” kata Rubio saat kunjungan ke Israel.

Kebijakan perangi narkoba Kolombia

Sejak Petro menjabat, kebijakan perang narkoba Kolombia berubah arah, dari fokus pemberantasan paksa tanaman koka menjadi penanganan masalah sosial penyebab perdagangan narkoba. 

Data PBB dan Pemerintah Kolombia menunjukkan bahwa lahan koka meningkat sekitar 70 persen.

Krisis ini semakin diperburuk oleh gelombang kekerasan. Pada 21 Agustus lalu, 12 polisi tewas setelah helikopter mereka ditembak jatuh oleh kelompok pecahan FARC saat operasi pemberantasan koka di barat laut Kolombia.