JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang menginvestigasi demonstrasi Agustus 2025 akan membutuhkan waktu.

Mulai dari penunjukkan anggota-anggota TGPF hingga proses pencarian fakta yang dilakukan oleh tim tersebut.

"Jadi, kalau menuntut TGPF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi, menunggu mereka bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta," ujar Yusril din Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

Menurutnya, hal tersebut justru akan memakan waktu dalam proses investigasi terhadap demo pada 25 hingga 31 Agustus 2025.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa investigasi terkait demo lebih baik diserahkan kepada aparat penegak hukum, di mana prosesnya sudah berjalan.

"Saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, tim pencari fakta dibentuk jika negara abai terhadap sejumlah insiden yang terjadi dalam demo pada Agustus 2025.

Adapun langkah-langkah hukum yang dilakukan kepolisian saat ini usai demo, dinilainya telah tepat.

"Saya sudah melakukan pengecekan di dua polda, Polda Metro Jaya dan Polda Makassar. Dan dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," ujar Yusril.

Prabowo Setuju Pembentukan Tim Independen

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui pembentukan tim independen yang bertugas untuk menginvestigasi peristiwa yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025.

Setujunya Prabowo terhadap pembentukan tim tersebut diungkap mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Lukman bersama istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) diketahui berdiskusi dengan Prabowo selama tiga jam, pada Kamis (11/9/2025).

"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu," ujar Lukman usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

"Presiden menyetujui pembentukan itu," sambungnya.