Dalam pelaksanaan MBG selama delapan bulan terakhir, Indonesia justru lebih banyak mengadopsi skema India. Sistem dapur umum yang dipusatkan di sekitar sekolah dianggap tidak efektif ketika diterapkan di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Al Farras, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dalam kajian yang dilakukan tahun lalu, INDEF membandingkan implementasi program sejenis di India, Nigeria, dan Brasil. Ketiga negara dipilih karena memiliki karakteristik geografis dan jumlah penduduk yang mirip dengan Indonesia. Menurut Farras, Indonesia sebenarnya dapat mengambil banyak pembelajaran dari negara-negara tersebut.

"Studi kami tahun lalu, itu adalah perbandingan implementasi program free school meal, atau di Indonesia makan bergizir gratis, di Indonesia dibandingkan dengan di India, Nigeria dan Brazil," kata Izzudin dalam Diskusi Publik INDEF: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9/2025).

Namun, dalam pelaksanaan MBG selama delapan bulan terakhir, Indonesia justru lebih banyak mengadopsi skema India. Sistem dapur umum yang dipusatkan di sekitar sekolah dianggap tidak efektif ketika diterapkan di Indonesia.

"Pelaksanaan program MBG di Indonesia ini lebih banyak mengadopsi atau mengadaptasi skema di India dengan membuat atau menyiapkan dapur umum, begitu di sekitar sekolah. Nah itu tentu sebuah model yang barangkali cocok di India, tapi ternyata dalam 8 bulan terakhir model tersebut tidak cocok dilaksanakan di Indonesia," jelasnya.

Hal ini terbukti dari berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari kasus keracunan hingga tata kelola yang buruk. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meski India menjadi inspirasi awal, tidak semua kebijakan bisa ditiru secara mentah.

Menurut Izzudin, Indonesia memerlukan adaptasi model yang sesuai dengan kondisi lokal agar program benar-benar berdampak positif.

Model Brazil Dinilai Lebih Relevan

INDEF menilai skema Brazil lebih cocok diterapkan di Indonesia ketimbang meniru skema India. Di Brazil, distribusi makanan dilakukan melalui kerja sama dengan dinas pendidikan setempat, kemudian melibatkan komite sekolah. Penyajian makanan juga dilaksanakan di kantin sekolah, sehingga prosesnya lebih terorganisir dan dekat dengan murid.

"Skema yang di Brazil itu disalurkan kepada, bantuanya melalui bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat, kemudian bekerja sama dengan komite sekolah, dan tadi penyajian makanannya dilaksanakan di kantin sekolah," ujarnya.

Pendekatan tersebut membuat masyarakat lokal memiliki peran lebih besar dalam mengawasi jalannya program. Menurutnya, pelibatan masyarakat terbukti dapat meminimalisir risiko keracunan, penyalahgunaan anggaran, maupun lemahnya pengawasan.

Tahapan Implementasi Jadi Kunci

Selain itu, skema MBG ala Brazil sejalan dengan kultur Indonesia yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam urusan pendidikan maupun kesehatan. Kader PKK, posyandu, dan komite sekolah yang sudah lama aktif bisa dilibatkan secara lebih formal dalam program MBG.

Maka dengan sistem yang lebih partisipatif, kualitas makanan bisa lebih terjamin dan pengelolaan anggaran lebih transparan. Indonesia pun berpeluang menghindari kesalahan yang terjadi pada adopsi model India sebelumnya.

"Jadi, ini sudah ada best practice-nya, nilai bahwa skema yang kita lakukan dengan India ini belum berhasil, kita perlu exercise dengan pelibatan masyarakat yang lebih masif melalui percontohan atau skema yang telah dilaksanakan di Brazil," pungkasnya.