Denpasar, Beritasatu.com - Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta mengakui pembangunan masif turut berdampak pada banjir besar yang melanda sejumlah wilayah, seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana pada Rabu (10/9/2025).

“Pasti ada dampak (pembangunan masif), semuanya ada dampak. Cuma kita harus berpikir bagaimana mencari solusi,” katanya saat meninjau posko pengungsian korban banjir di Denpasar, Kamis (11/9/2025) dilansir Antara.

Puan Minta Pemerintah Percepat Bantuan dan Pemulihan Banjir Bali

Giri Prasta menekankan, banjir kali ini harus dijadikan evaluasi dari maraknya alih fungsi lahan dan perubahan iklim ekstrem. Menurutnya, curah hujan yang turun selama 1,5 hari setara dengan rata-rata hujan sebulan penuh. “Kita tidak akan menyalahkan siapa pun, mari kita berbenah dan memperbaiki semuanya dengan baik,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berjanji akan membatasi alih fungsi lahan sebagai langkah pencegahan banjir. Namun, karena Bali masih berstatus tanggap darurat bencana, pemerintah terlebih dahulu fokus pada mitigasi serta penanganan korban.

AHY: Kerugian Banjir Bali dan NTT Masih Dikalkulasi Pemerintah

Terkait hal itu, Pemprov Bali mengambil beberapa langkah, yaitu bantuan ganti rugi pedagang yang terdampak dari APBD Provinsi Bali dan Kota Denpasar dan penanganan pengungsi oleh Pemkot Denpasar dengan tambahan fasilitas dari BNPB.

Selain itu, perbaikan jalan dan jembatan rusak melalui APBN, pembersihan sampah dan penyedotan sisa banjir, khususnya di pasar, serta pencarian korban banjir yang masih hilang.

Giri Prasta mengakui banjir berpotensi memengaruhi kunjungan pariwisata. Namun, ia yakin dampaknya tidak terlalu besar. “Sekarang masyarakat internasional bisa melihat bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga masyarakat bergotong royong menghadapi bencana,” pungkasnya.