Gejolak global ancam ekonomi RI. Negara siapkan APBN Siaga 1 dengan total suntikan dana Rp901 triliun ke rakyat. Menkeu Purbaya janji tak ada rakyat kelaparan!

Jakarta, WISATA - Dunia tengah berada dalam pusaran ketidakpastian. Kenaikan harga minyak dunia, fluktuasi pangan global, hingga ancaman inflasi menjadi tekanan besar bagi perekonomian Indonesia. Di tengah situasi penuh gejolak ini, pemerintah menetapkan status APBN Siaga 1 sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas nasional.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang membahas realisasi subsidi dan kompensasi APBN tahun 2025. Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini berperan sebagai peredam kejut (shock absorber) bagi rakyat Indonesia.

Negara menyiapkan suntikan dana sebesar Rp901 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial, mulai dari subsidi energi, bantuan sosial tunai, hingga kompensasi untuk menjaga harga-harga kebutuhan pokok. Dana tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi benteng terhadap ancaman krisis.

“Kami pastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. APBN adalah benteng terakhir agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Menkeu Purbaya dalam pernyataannya di hadapan anggota dewan.

Besarnya dana yang dikucurkan bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat lapisan bawah tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi global, serta memastikan roda ekonomi mikro tetap berputar meski dunia menghadapi ketidakpastian.

Subsidi Tepat Sasaran: Perang Melawan Mafia Data

Namun, dalam rapat tersebut muncul sorotan tajam terkait masalah klasik yang terus menghantui APBN: kebocoran subsidi. Banyak anggota DPR menilai bahwa penyaluran subsidi energi dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, rumah tangga kaya justru masih menjadi penerima manfaat terbesar subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 kilogram. Kondisi ini membuat rakyat miskin yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menyiapkan langkah revolusioner melalui penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). Data ini akan menjadi “palu hakim” untuk menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima subsidi.

DPR mendesak agar kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, segera mengintegrasikan sistem DT-SEN dan mengimplementasikan teknologi barcode atau QRIS untuk pembelian LPG bersubsidi. Dengan demikian, subsidi hanya bisa diakses oleh masyarakat yang terdaftar dalam sistem.

Langkah ini diharapkan mampu menutup kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah dari APBN Siaga 1 benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

Reformasi Cepat: 30 Hari untuk BUMN Sehat

Selain persoalan data, perhatian juga tertuju pada kondisi keuangan BUMN yang menjadi penyalur utama subsidi. Beberapa perusahaan pelat merah, seperti PT PLN, mengeluhkan keterlambatan pembayaran kompensasi dari pemerintah yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Menkeu Purbaya mengakui bahwa proses verifikasi dan pembayaran kompensasi selama ini terlalu panjang, bisa mencapai empat hingga lima bulan. Kondisi tersebut membuat BUMN terpaksa mencari pinjaman untuk menutup biaya operasional, yang akhirnya membebani keuangan perusahaan.

“Kami akan review proses yang lama. Kalau bisa, sebulan langsung bayar. Tidak perlu menunggu sampai tiga bulan,” tegas Purbaya.

Komitmen ini menjadi langkah nyata reformasi fiskal. Dengan pembayaran lebih cepat, BUMN tidak perlu lagi menanggung bunga pinjaman tinggi, dan pelayanan publik pun dapat berjalan lebih lancar. Janji percepatan pembayaran dalam waktu 30 hari kerja menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menyehatkan keuangan negara.

Menghukum Inefisiensi: Ancaman Pemotongan Anggaran

Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa disiplin fiskal adalah kunci keberhasilan APBN Siaga 1. Ia menyoroti beberapa sektor yang dinilai tidak efisien dalam mengelola subsidi negara, seperti industri migas dan pupuk.

Pertama, Purbaya menyoroti Pertamina yang selama puluhan tahun gagal membangun kilang minyak baru. Akibatnya, Indonesia harus terus mengimpor produk BBM, membuat biaya subsidi membengkak. Kedua, ia mengkritik pabrik pupuk yang sudah uzur dan tidak efisien, namun tetap disubsidi triliunan rupiah setiap tahun.

Ia memberikan peringatan keras bahwa BUMN yang tidak mampu berinovasi dan memperbaiki kinerja akan dipotong anggarannya.

“Subsidi itu bukan untuk menutup ketidakefisienan. Kalau tidak bisa efisien, ya kita potong,” ujarnya dengan tegas.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjadikan APBN bukan hanya alat peredam, tetapi juga motor reformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien dan produktif.

Janji Negara Menjaga Perut Rakyat

Rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Menkeu Purbaya menghasilkan kesimpulan besar: negara tidak akan membiarkan rakyatnya kelaparan. Melalui APBN Siaga 1, suntikan dana Rp901 triliun disiapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak global, menjaga daya beli, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Namun, kesuksesan program ini bergantung pada tiga hal utama:

1.     Kecepatan pembayaran utang kepada BUMN agar program subsidi berjalan lancar.

2.     Ketepatan sasaran melalui implementasi total DT-SEN dan teknologi barcode.

3.     Disiplin fiskal dengan menindak tegas BUMN yang tidak efisien.

APBN Siaga 1 bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, melainkan bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyatnya. Ketika dunia dilanda krisis dan harga pangan melonjak, Indonesia ingin memastikan satu hal: tidak ada satu pun rakyat yang kelaparan.

Sumber Artikel:
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya. (30 September 2025). [BREAKING NEWS] Raker DPR Bersama Menkeu Purbaya Bahas Realisasi Subsidi dan Kompensasi 2025. Disiarkan oleh tvOneNews melalui kanal YouTube. https://www.youtube.com/live/iecIkdOxYN8?si=-nAUe5Bo-rXVVsOa