Ringkasan Berita:

• Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan Indonesia bakal masuk ke jebakan utang atau debt trap ketika melakukan restrukturisasi utang Whoosh dengan China.
• Menurutnya, China bisa semakin mengatur Indonesia ketika berujung mengabulkan restrukturisasi utang yang diinginkan.
• Dia mencontohkan China bisa secara sepihak meminta Indonesia membayar utang Whoosh menggunakan APBN meski kontrak kerja sama bersifat business to business (B2B).

TRIBUNNEWS.COM - Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, menilai restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh justru akan membuat Indonesia masuk dalam jebakan utang atau debt trap terhadap China.

Menurutnya, jika restrukturisasi terjadi, maka Indonesia hanya menyelesaikan tanggung jawab keuangan berupa pelonggaran tenor pembayaran utang ke China.

Noorsy menuturkan apabila situasi politik di Indonesia mengalami guncangan dan mengakibatkan tidak bisa membayar utang, maka China tidak mau tahu terkait hal tersebut.

Bahkan, sambungnya, China bisa semakin 'memasukan' Indonesia dalam jebakan utang terkait Whoosh dengan meminta syarat lain berupa jaminan dan membuat Indonesia semakin bergantung dengan Negara Tirai Bambu itu.

"Restrukturisasi itu cuma menyelesaikan tanggung jawab keuangan. Itu yang disebut debt trap atau jebakan utang. Andai kata terjadi suatu (guncangan) politik (di Indonesia), bukankah China akan (tetap) menuntut pembayaran?"

"Ketika menuntut pembayaran dan an sich pada core services-nya tidak mampu membayar, apa yang dilakukan? Kan dia (China) tetap meminta jaminan karena sudah ada APBN (untuk membayar utang Whoosh), ada jaminan negara," katanya dalam program On Focus di YouTube Tribunnews, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Noorsy lantas mengomentari pernyataan eks Menkopolhukam, Mahfud MD, yang sempat menyebut ketika Indonesia gagal membayar utang Whoosh, maka China kemungkinan akan mengeklaim aset milik negara sebagai penggantinya.

Mahfud juga menambahkan bahwa hal semacam ini bisa terjadi buntut kebijakan China yang tidak mempublikasikan kontrak kerja sama dengan negara lain.

Selain itu, fenomena semacam ini juga disebutnya sempat dialami Sri Lanka ketika negara tersebut sempat berhutang ke China untuk pembangunan pelabuhan.

Namun, lantaran tidak mampu membayar utang, maka China mengambilalih pelabuhan tersebut.

Mahfud dalam pernyataannya juga sempat menyebut dikhawatirkan China akan mengambilalih kawasan di Laut Natuna ketika Indonesia tidak bisa membayar utang Whoosh.

Menanggapi hal ini, Noorsy meminta agar pemerintah terbuka atas segala detail kerja sama dengan China terkait proyek Whoosh.

"Dalam prinsip good gorvenance, financial due diligence, atau bahkan constitutional due diligence, maka tidak ada yang rahasia, terutama untuk para pejabat publik."

"Para pejabat publik yang disumpah berdasarkan konstitusi itu, dia harus mempertanggunjawabkan kebijakan-kebijakannya berdasarkan sumpah jabatannya," tegas Noorsy.

Sementara, jika China mengambilalih pulau di kawasan Laut Natuna, Noorsy menuturkan para pihak dari Indonesia yang terlibat langsung dalam kerja sama soal Whoosh dianggap telah melanggar konstitusi.

"Kalau ketakutan (China) bakal ambil Natuna, katakanlah aset (negara), maka yang terjadi adalah pelanggaran konstitusional."

"Pelanggaran konstitusional berhadapan dengan Pasal 23 (UUD 1945) tentang APBN dan Pasal 33 (berisi) bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara," tuturnya.

Noorsy juga mengatakan jika hal di atas benar-benar terjadi, maka eksistensi Indonesia sebagai negara berdaulat semakin dipertanyakan.

"Anda (pemerintah) sedang melanggar tesis umum (yaitu) national existence depended on the property. The property depended on the sea, on the land, on the air, and on the data (eksistensi negara bergantung kepada aset yang dimiliki. Aset negara bergantung pada laut, pulau, udara, dan data)," katanya.

Danantara Sebut Bakal Negosiasi soal Utang Whoosh ke China

Sebelumnya, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyebut bakal mengutus tim dari Danantara terbang ke China untuk membahas restrukturisasi utang Whoosh.

Dia mengungkapkan beberapa poin yang bakal dinegosiasikan seperti jangka waktu atau tenor pinjaman hingga mata uang yang akan digunakan dalam pembayaran utang.

Namun, Dony tidak menjelaskan kapan negosiasi utang itu akan dilakukan.

"Kami akan berangkat lagi (ke China) juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman (proyek Whoosh). Ini menjadi point of negosiasi kita kali ini berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka," katanya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025)

Dony juga menjelaskan keberangkatan ke China tidak hanya diikuti oleh tim dari Danantara tetapi juga dari unsur pemerintah.

Dia menuturkan unsur pemerintah bakal diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan kita (dengan China) juga bagus, komunikasi bagus," ujarnya.

Ketika ditanya soal apakah dengan mengajak unsur pemerintah berarti utang Whoosh akan turut menggunakan APBN, Dony tidak menjawab secara gamblang.

Ia hanya mengatakan Danantara bakal terus mencari opsi terbaik terkait pelunasan utang Whoosh.

Namun, dia menegaskan pihaknya tetap turut mengikuti aturan dari pemerintah.

"Kita akan mencari opsi terbaik yang belum tentu pakai itu (APBN -red). Dan kami mengikuti saja arahan pemerintah. Toh Danantara sebetulnya yang paling penting bagaimana beroperasi dengan baik," tegasnya.

Lebih lanjut, Dony meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan terkait utang proyek Whoosh.

Dia menegaskan bahwa Whoosh kini sudah bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Whoosh.

Doni menjelaskan Whoosh saat ini bisa mengangkut penumpang hingga 30 ribu orang per hari.

"Dan mengenai penyelesaian keuangan menurut saya itu kan hanya opsi saja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional, KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional, sehingga tidak khawatir dalam proses operasional," tuturnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)