PURWOREJO, KOMPAS.com – Kasus siswa SMK Pembaharuan (PN) Purworejo yang dipaksa mengundurkan diri karena belum melunasi biaya sekolah akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung memerintahkan penyelesaian kasus tersebut melalui anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Aziz Subekti.

Langkah cepat ini diambil setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan publik dan media nasional.

Sebelumnya, sejumlah siswa di SMK PN Purworejo dilarang mengikuti Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) dan diminta mengundurkan diri secara paksa karena belum melunasi biaya sekolah.

Staf DPR RI Aziz Subekti, yakni Jepat Rahmat Hidayat, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara pribadi memberikan perhatian terhadap kasus tersebut setelah mendapat laporan dari bawahannya.

"Perintah datang langsung dari Bapak Presiden kepada Bapak Aziz Subekti untuk segera menyelesaikan masalah anak-anak yang belum bisa bayar sekolah," ujar Jepat saat berkunjung ke Balai Wartawan Purworejo, Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, setelah dilakukan pendataan, ada empat siswa yang masih belum mampu melunasi biaya pendidikan.

"Awalnya ada 11 siswa, tetapi 7 di antaranya sudah menyelesaikan sendiri. Sisanya empat dan itu langsung diselesaikan semuanya oleh Pak Aziz Subekti dengan total kurang lebih Rp 21 juta," tuturnya.

Jepat mengatakan, Aziz Subekti juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo agar para siswa tetap semangat belajar dan tidak kehilangan harapan akibat kendala ekonomi.

"Pesan Bapak Aziz, jangan sampai anak-anak putus sekolah hanya karena biaya. Ini pesan langsung dari Bapak Presiden juga bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijaga," ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya bahkan turun langsung menemui salah satu siswa, H (16), yang sempat tidak berangkat ke sekolah karena malu setelah dilarang ikut ujian.

"Saya datang ke rumahnya di Gebang. Waktu itu anaknya sedang sakit, tetapi bilang masih ingin sekolah. Kami kasih semangat, dan alhamdulillah sekarang sudah siap ikut ujian susulan," katanya.

Kasus SMK PN Purworejo sebelumnya menuai sorotan setelah salah satu wali murid, Tri Wahyuni (55), melapor kepada sejumlah wartawan.

Ia mengaku anaknya dilarang ikut ujian dan hanya disuruh duduk di perpustakaan karena belum melunasi tunggakan sekitar Rp 4,5 juta.

Kebijakan itu bahkan tertuang dalam surat resmi sekolah bertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan siswa yang belum melunasi biaya akan dianggap mengundurkan diri.

Usai ramai diberitakan, Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga turun tangan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Maryanto, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak.

"Tidak boleh ada alasan anak tidak bisa belajar hanya karena belum lunas biaya sekolah," ujarnya.