SURYA.co.id - Tim Transformasi dan Reformasi Polri yang baru-baru ini digembar-gemborkan tak kunjung diumumkan peresmiannya.

Padahal, tim tersebut terlanjur menggaet sejumlah mantan pejabat publik seperti Mahfud MD.

Istana Kepresidenan akhirnya membuka alasan di balik belum diumumkannya Komite Reformasi Polri yang sebelumnya dijadwalkan rampung pekan ini.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang mewakili pemerintah.

Komite Reformasi Polri dibentuk sebagai tindak lanjut atas tuntutan publik terhadap perbaikan kinerja kepolisian, setelah gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

Menurut Prasetyo, pengumuman yang semula direncanakan pekan ini harus ditunda karena beberapa calon anggota belum bisa hadir.

"Jadi begini ya, sebenarnya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam komisi reformasi kepolisian ini berhalangan begitu lho," ujar Prasetyo di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10/2025), melansir dari Tribunnews.

Ia menegaskan bahwa secara prinsip, struktur Komite Reformasi Polri sudah selesai dibentuk. Pemerintah hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya secara resmi.

"Tinggal diumumkan," tambahnya singkat.

Sebelumnya, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi nama-nama calon anggota komite. Namun, daftar tersebut belum dipublikasikan ke publik.

"Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian," pungkas Prasetyo.

Dijelaskan pula bahwa Komite Reformasi Polri beranggotakan sembilan orang dengan latar belakang beragam, mulai dari ahli hukum hingga tokoh berpengalaman di dunia kepolisian.

Pemerintah berharap keberadaan komite ini akan menjadi langkah nyata menuju transformasi Polri yang lebih profesional dan transparan di masa mendatang.

Mahfud MD Diminta Bantu Reformasi Polri

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Tim Reformasi Polri.

Permintaan itu disampaikan melalui Sekretaris Kabinet, Tedy Indra, pada pertengahan September 2025.

“Saya dikontak oleh Tedy. Profesor ada di mana katanya? Saya bilang saya di Jogja. Kalau mau ketemu ya besok jam 5 sore,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang.

Pertemuan antara Mahfud dan Tedy berlangsung pada 16 September di kantor Mahfud di kawasan Keramat.

Dalam pertemuan tersebut, Tedy menyampaikan salam dari Presiden dan menyampaikan bahwa Prabowo ingin Mahfud membantu dalam agenda reformasi kepolisian.

“Pak Presiden mau minta bantuan. Mau nggak Prof. Mahfud membantu Presiden karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya,” kata Tedy seperti ditirukan Mahfud.

Mahfud menyatakan bersedia membantu, namun bukan dalam posisi jabatan. Ia menegaskan bahwa kontribusinya bersifat substantif, bukan struktural.

“Saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja,” tegas Mahfud.

Baca juga: Sah! Prancis Akui Pelestina di PBB, Bendera Palestina Berkibar Di 86 Balai Kota Prancis

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin masuk pemerintahan tanpa dasar etis. Menurut Mahfud, jabatan publik seharusnya diisi oleh mereka yang berkeringat secara politik.

“Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujarnya.

Mahfud mengaku sempat dihubungi oleh seorang jenderal senior sebelum pengumuman reshuffle kabinet. Namun ia memilih tidak menjawab secara tegas karena menghormati etika politik.

“Saya nggak jawab ketika ditanya apakah saya mau ke situ. Karena saya sudah menyatakan komitmen: jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik. Saya tidak,” katanya.

Mahfud juga mengaku terkejut ketika informasi tersebut bocor ke publik melalui podcast Bocor Halus. Padahal, menurutnya, hanya segelintir orang yang tahu soal komunikasi tersebut.

“Saya agak kaget ketika Bocor Halus tanggal 13 September itu bercerita bahwa saya sudah dihubungi soal Menko Polhukam. Padahal saya belum memberi jawaban,” ujarnya.

Dalam diskusi dengan Tedy, Mahfud menyampaikan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya dengan perubahan struktur atau instrumen hukum. Menurutnya, akar persoalan ada pada budaya kerja dan meritokrasi.

“Struktural sudah selesai, instrumental sudah bagus. Tapi kulturnya buruk. Polisi kehilangan budaya pengabdian,” kata Mahfud.

Ia mencontohkan pengalaman pribadi saat membantu pembantunya mendaftar Bintara Polri. Meski nilai tinggi dan fisik bagus, pembantu tersebut gagal karena alasan buta warna yang tidak terbukti secara medis. “Ukuran buta warna di sini beda, Pak,” ujar Mahfud menirukan jawaban pihak SDM Polri.

Mahfud menilai bahwa praktik promosi jabatan di Polri sering kali tidak berdasarkan prestasi. Menurutnya, kedekatan dengan pimpinan atau uang menjadi faktor dominan.

“Tidak ada meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan atau membayar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kasus korupsi haji yang menyeret nama-nama dari ormas besar. Mahfud menyayangkan lambatnya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah satu bulan lebih setelah masuk tahap penyidikan, sampai sekarang satu pun enggak ada. Itu merusak ormas di dalam, guncang loh,” kata Mahfud.

Mahfud menilai bahwa penundaan penegakan hukum bisa menimbulkan fitnah. Ia mengingatkan agar KPK tidak menimbulkan kesan politisasi atau pemerasan.

“Kalau Anda menunda penegakan keadilan, berarti Anda menghancurkan seluruh nilai keadilan,” tegasnya.

Baca juga: Mahfud MD Dapat Tugas Baru dari Prabowo Usai Tak Jadi Menko Polkam, Ini Posisi Strategisnya

Mahfud menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin masuk pemerintahan, namun tetap ingin berkontribusi.

“Saya bukan ingin masuk pemerintahan. Saya hanya menjelaskan fakta. Saya pasif saja, tapi tetap memberi pencerahan,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung reformasi dan tidak bersikap nihilistik atau fatalistik. “Mari kita dukung reformasi. Jangan jadi nihilis atau fatalis. Negara ini milik kita bersama,” tutup Mahfud.